jabarekspres.com, SOREANG – Adanya program penguatan pendidikan karakter dan sekolah layak anak di wilayah Kabupaten Bandung seharusnya didukung sarana prasana memadai.
Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, mewujudkan sekolah layak anak harus ditunjang oleh sarana fisik dan non fisik.
Dirinya menilai, bila sekolah tersebut disebut layak dan ramah terhadap anak seharusnya memiliki sarana penunjang yang lengkap.
Selain itu, untuk tenaga pendidik harus memhami pola mendidik yang bagaimana untuk mendukung program tersebut.Sehingga, dengan pola ini diharapkan siswa akan semakin betah di sekolah untuk menuntut ilmu.
“Ini namanya program penguatan pendidikan karakter, sekolah ramah anak,” jelas Juhana ketika ditemui kemarin (15/8)
Untuk itu dirinya menginginkan, program tersebut akan di wujudkan di Kabupaten secara bertahap. Bahkan, dibeberapa kecamatan program ini sudah mulai dikembangkan.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Tehnik (UPT) Tk/SD dan Non formal Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabali Komarudin menjelaskan, pihaknya sangat konsisten untuk mewujudakan sekolah ramah anak tersebut.
Menurutnya, selama ini untuk sarana dan prasarana di sekolah sebetulnya sudah cukup memadai. Namun, untuk tenaga penganjar sediri ia mengaku masih kekurangan.
Komarudin menyebutkan, Kecamatan Rancabali sendiri memiliki 31 sekolah Dasar yang tersebar di lima Desa. Sedangkan untuk 3 sekolah tengah dibina untuk menjadi Pilot project berstandar nasional.
Dirinnya mengakui, berbagai kendala dalam menciptakan program tersebut adalah, adanya kesulitan infrastruktur.Sebab bila dilihat kondisi Geografis daerah Rancabali, banyak siswa sekolah yang tersebar diberbagai desa.
Untuk itu, pihaknya berharap dinas kepada Pemkab agar memperhatikan ini. Hal ini untuk menunjang aktivitas siswa dalam belajar dan mensukseskan program tersebut.
Dirinya mengakui, untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik biasanya kepala sekolah bersangkutan terpaksa mengangkat tenaga pendidik Guru Honorer.Namun, permasalahan ini tidak bisa selesai sampai begitu saja. Sebab, keberadaan guru honorer harus didukung pemberian honor yang memadai.
“Jadi meski ada bantuan oprasional sekolah (BOS APBD) tapi nilai nominalnya masih kurang. Khususnya bagi sekolah yang banyak tenaga honornya,” tuturnya
