jabarekspres.com, BANDUNG – Proyek kereta cepat yang semula hanya akan menghubungkan Jakarta – Bandung diperpanjang rutenya sampai Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Selain transpotasi massal modern yang disiapkan pemerintah pusat, infrastruktur lainnya juga tengah dimatangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, akses jalur kereta api reguler menuju Kertajati ini akan dimulai dari Rancaekek Kabupaten Bandung sampai Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Jalur ini merupakan reaktivasi jalur lama dengan panjang 12 kilometer.
”Rancaekek sampai Tajungsari ini panjangnya sampai 12 kilometer. Ini akan direaktivasi dulu. Kita peran di pemerintah provinsi sudah selesai setelah sebelumnya MoU sudah dilakukan antara Pemprov Jabar, Pemerintah Pusat dan PT KAI,” papar Dedi Taufik, kemarin (6/11).
Kemudian untuk menunjang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), jalur kereta api reguler ini akan dihubungkan langsung ke Kecamatan Kertajati. Dalam feasibility study (FS) setelah Tanjungsari, jalur baru berbasis rel ini akan menuju Kadipaten dan dilanjutkan menuju Kertajati sebagai gerbang BIJB. Panjang rutenya mencapai 40 kilometer dengan menyusuri Tol Cisumdawu. ”Dalam perencanaan ini, track akan sejajar dengan jalan Tol Cisumdawu,” ucapnya.
Sementara itu, jalur utara tepatnya di Arjawinangun, Cirebon, reaktivasi juga akan dilakukan menuju Kadipaten. Rute ini tinggal diaktifkan kembali karena sebelumnya juga sudah memiliki jalur kereta api. ”Dalam studi lainnya kita ingin menarik dari Pantura atau tepatnya dari Arjawinangun. Ini akan double track,” jelasnya.
Pihaknya mengaku, akan mendorong PT KAI bisa melakukan penertiban dan pembebasan lahan untuk bisa mewujudkan percepatan infrastruktur terutama transportasi masal di Jawa Barat. Sementara untuk infrastruktur penunjang lainnya pihaknya juga sudah meminta bantuan pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Sekarang perannya sudah di PT KAI. Apabila ada perubahan trase untuk pembebasan lahan kita akan anggarkan itu. Jadi peran kita sudah. Sekarang tinggal penertiban dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat. Karena akan ada beberapa yang dilakukan (PUPR) dengan pembuatan fly over di daerah Cileunyi. Itu biar ada perlintasan sebidang,” tuturnya.
