Alokasikan Rp 10 Miliar untuk Proyek Danau Retensi

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Tembok penahan tanah atau krimir Sungai Citepus dan Cikapundung saat ini rawan ambruk. Faktor utamanya karena usia sudah menginjak ratusan tahun. Mengingat Bandung saat ini sedang musim hujan, kemungkinan Krimir ambruk semakin besar.

”Faktornya, semua rata-rata karena usia kirmirnya. Usianya ratusan tahun. Banyak yang sudah retak-retak juga,” ujar Kasi Pemeliharaan dan Drainase Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung Raden Deni Saputra saat Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung kemarin (7/3).

Menurut Deni, berdasarkan catatan DPU, saat ini, hampir 80 persen dari 46 sungai di Kota Bandung telah berdiri bangunan di atas kirmir. Hal itulah yang menyebabkan kondisinya semakin parah. ”Rata-rata kirmirnya berada di bawah rumah. Ini kan berbahaya karena rumahnya bisa kebawa ambrol,” ujar Deni.

Pada Maret ini, sudah tercatat ada lima kejadian kirmir ambrol. Lima kejadian tersebut terjadi di bantaran Sungai Cikapundung Jalan Malabar, Sungai Citiis Buah Batu, Sungai Cibeureum Gempol Sari, Sungai Cibeureum pintu masuk BPKP.

”Ada sejumlah titik yang berpotensi ambrol. Seperti di Malabar, bahkan mengancam lebih dari 10 keluarga. Apalagi Citepus dan Cilentah,” ujarnya.

Sebagai solusi, DPU berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar merelakan sebagian lahannya untuk dijadikan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sehingga rumah tidak berada langsung di mulut sungai.

”Jalan satu-satunya harus dievakuasi, harus pindah. DPU harus sosialisasi dulu kepada masyarakat dan memberikan fasilitas penggantinya. Mereka harus merelakan tanah tanahnya, karena pasti tidak punya sertifikat tanah dan dipastikan itu berdiri di tanah negara,” ujarnya.

Namun banyak warga yang menolak untuk merelakan tanahnya dijadikan fasilitas umum dan sosial meskipun sebenarnya tanah tersebut milik pemerintah. ”Sebagian besar tidak mau, mereka itu tidak punya sertifikat karena pinggiran sungai itu kan milik pemerintah,”  ungkapnya.

Untuk anggarannya sendiri, Deni menjelaskan bahwa tahun ini mengalami penurunan sebesar 50 persen. ”Anggaran kemarin saja Rp 14 miliar untuk membetulkan. Namun untuk anggaran tahun ini turun 50 persen karena anggarannya akan digunakan untuk pembangunan danau retensi,” tutur Deni.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan