bandungekspres.co.id – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, menyatakan pelaksanaan Unas berbasis komputer lebih efektif dilaksanakan ketimbang Unas berbasis kertas dan pensil. Acuannya, menghemat anggaran.
”Kita bisa memangkas biaya ongkos, kertas dan lain sebagaian sehingga biaya pelaksanaan Unas bisa dipangkas,” ucap Dedy kepada Bandung Ekspres di SMK 4 Bandung, kemarin (4/4).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebanyak 538.404 siswa SMA, SMK, MA dan sederajat melaksanakan Ujian Nasional, Senin (4/4). Dari data tersebut sekitar 425.238 siswa merupakan peserta Unas berbasis kertas dan pensil. Lalu, sisanya sebanyak 113.166 siswa peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer.
Dia menuturkan, Kota Surabaya saat ini telah seratus persen mengganakan UNBK. Padahal Surabaya merupakan kota kedua setelah Jakarta. Dia pun membandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang belum menggunakan UNKBK. ”Kalau Surabaya sudah bisa, nah Kota Bandung atau Cimahi harus bisa,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai, pihaknya menegaskan, pelaksanaan tersebut akan bisa dilaksanakan ketika pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut sudah bisa dilaksanakan pada 2017. Bahkan, dalam kurang dalam dua tahun permasalahan UNBK di seluruh SMA/SMK di Jawa Barat sudah selesai.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang sempat mendapatkan penghargaan Pemeran Pria Terbaik FFI dalam Naga Bonar Jadi 2 itu pada 2007 itu memberikan wejangan kepada kepada siswa yang sedang mengikuti Unas. Dia mengatakan yang terpenting dalam pelaksanaan Unas adalah membangun karakter.
Di mana siswa yang mengikuti Unas dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab. Hal itu, kata dia, untuk mengetahui sejauh mana integritas pelajar dalam menyikapi masalah. ”Untuk soalnya tidak terlalu penting. Siswa bernilai kecil saja bisa lulus Unas sekarang,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Asep Hilman menyetujui hal tersebut. ”Karena tahun depan SMA/SMK sudah dikelola oleh pemerintah provinsi, tahun depan juga akan mulai pemetaan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, setiap tahun Pemprov Jabar akan melakukan regulasi secara bertahap kepada setiap sekolah yang belum mencukupi sarana komputer. Apalagi pada jenjang SMA/SMK sudah ada BOS PMU, baik itu anggaran dari pusat atau provinsi. Pihaknya akan juga mendorong pihak sekolah untuk menganggarkannya.
