Selain itu, sambung Yossi, untuk mengontrol pelaksanaan e-budgeting, pemkot Bandung membentuk tim pengawas yang merupakan kelompok yang ditunjuk untuk memonitoring anggaran dan usulan dari SKDP.
Tim Pengawas tersebut berhak membuat perubahan komponen yang diajukan SKDP. Ada pula Tim Ferivikasi, yang bertugas memeriksa komponen yang diusulkan SKDP kena pajak atau tidak kena pajak.
Selain itu tim verifikasi dapat merubah komponen harga, menghapus komponen dan mengunci komponen. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Bappeda), bertugas menentukan program dan anggaran SKDP.
Sementara legislatif, melihat usulan perencanaan setiap satuan kerja. ”Dewan dapat mengakses semua akses user dan mengunci kegiatan yang sudah diusulkan SKPD,” kata Yossi.
Yossi menilai, persoalannya bukan soal sukses atau tidaknya program e-budgeting dalam menangkal anggaran tak tepat sasaran, namun program e-budgeting itu adalah bentuk efesiensi penggunaan belanja APBD.
”Sistem e-budgeting itu menjadi bentuk siskronisasi dalam melakukan fungsi pengawasan dan hak budgeting. Lebih tepatnya, e-budgeting adalah program yang dirancang Wali Kota Bandung dalam menjalankan program kegiatan sesuai rel anggaran yang disetujui bersama,” terang Yossi
Selain itu menurut dia, program e-budgeting itu adalah bentuk standarisasi yang dipakai pemerintah mengawasi dana yang digunakan SKPD. (edy/fik)
