bandungekspres.co.id, BANDUNG – Menjelang hari jadinya ke 71, Provinsi Jawa Barat masih memiliki banyak persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya persoalan infrastruktur. Hal ini seperti dikatakan Sumiyati, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI perjuangan.
”Ini terbukti adanya dana yang tidak terserap dan mengendap di bank daerah, Provinsi Jabar termasuk yang sangat besar, bahkan sampai Gubernur sendiri mendapat teguran dari Presiden,” kata Sumiyati.
Dari sisi pendidikan, Sumiyati mensikapi persoalan peraturan dari Kementerian Pendidikan tentang pengelolaan SMA/SMK yang saat ini akan di kelola oleh Pemprov Jabar.”Gubernur seyogianya harus mengkaji ulang kebijakan tersebut mengingat bnyak kepala daerah Kabupaten/Kota yang tidak setuju. Ini artinya akan mempengaruhi kondisi keuangan Pemprov,” ujarnya.
Selain itu juga, Sumiyati menyinggung persoalan helatan PON ke XIX di Jabar. Dirinya menilai, banyak sarana dan prasarana yang belum maksimal. ”Saya berharap dari Pemprov sebagai tuan rumah harus terus dikoordinasi dengan baik antara pemerintah Kabupaten dan Kota, soalnya masih banyak yang harus dibenahi antara lain, fasilitas dan sarana,” ungkapnya.
Percepatan proyek infrastruktur yang besar seperti bandara Kertajati diharapkannya segera ada penyelesaian. ”Bandara juga salah satu modal untuk mempermudah akses jalan,” tutupnya. (RUN/asp)
