Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

 

bandungekspres.co.id, CIWIDEY – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan Jabar 2, H. Yadi Srimulyadi mengatakan, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bisa juga dijadikan wahana menyerap aspirasi dari masyarakat khususnya terkait sistem perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Desa Rawa Bogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kamis (14/4).

Yadi mengatakan, kajian akademisi dan pendapat masyarakat umum sangat diperlukan untuk mencari solusi dalam menjawab tantangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara secara kritis, komprehensif dan holistik.

”Kegiatan ini merupakan ikhtiar untuk mencari menjawaban atas persoalan-persoalan bangsa sekaligus juga merangkum dinamika yang ada ditengah masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat sangatlah penting,” kata Yadi saat wawancara usai kegiatan.

Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, tutur Yadi, selain membahas tentang Pancasila, dan UUD 1945 juga mengusung tema Pentingnya Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara atau GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Yadi menjelaskan, seperti diketahui sejak dihapuskannya GBHN pasca reformasi, negara Indonesia menerapkan model rencana pembangunan nasional yang disusun berdasarkan UU melalui Rencana Pembangunan Nasional jangka menengah dan panjang berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih.

Dengan model tersebut, sebagian besar elemen masyarakat sangat mengkhawatirkan inkonsistensi rencana pembangunan nasional setiap kali Presiden terpilih. Selain itu, dikhawatirkan terjadi ketidakselarasan rencana pembangunan antara pusat dan daerah. Hal-hal itulah yang sangat memperoleh perhatian serius masyarakat.

”Pokok GBHN ke depannya harus menjadi landasan utama pedoman penyelenggaraan negara agar jelas target jangka panjang pembangunan nasional. Sehingga meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan berganti-ganti tetapi pedoman pokok penyelenggaraan dan pembangunan negara tetap sama. Dengan begitu, target jangka panjang penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional bisa tercapai,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Yadi, dikarenakan reformulasi model GBHN menjadi salah satu aspek dalam rangka penguatan lembaga MPR, maka aspirasi masyarakat perlu dibahas secara khusus. ”Sehingga apa yang terformulasikan adalah sebenar-benarnya sesuai dengan kehendak rakyat karena berdasarkan masukan dari rakyat tidak semata-mata hasil pemikiran elit,” katanya.

Tinggalkan Balasan