bandungekspres.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meminta Pemkab Bandung Barat untuk lebih selektif memilih pemenang tender (kontraktor) sebagai rekanan dalam proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016. Menurut Aa, pilihlah kontraktor yang bermodal tanpa harus menunggu uang muka terlebih dahulu. ’’Dinas Bina Marga harus jeli dan teliti membedakan mana kontraktor mana calo. Jangan sampai kontraktor yang dipilih itu, tidak memiliki modal dan justru dijual ke sub-kontraktor lain,’’ sesal Aa Umbara, di Lembang, kemarin.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pada bulan Maret-April ini merupakan waktu proses lelang yang dilakukan pemerintah untuk memilih rekanan yang benar-benar profesional. Dalam proses lelang diharapkan tidak ada ’’permainan’’. ’’Kita sering melihat di lapangan banyak ditemui jalan-jalan yang baru diperbaiki, dalam waktu enam bulan sudah rusak lagi dan itu hampir ditemui di seluruh jalan di kabupaten. Tentu hal ini kita pandang tidak wajar, karena bisa saja bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan jalan ini tidak sesuai dengan kontrak antara pemerintah dengan kontraktor,’’ ujarnya.
Menurut Aa, tidak mungkin setiap tahun pemerintah menganggarkan untuk jalan dengan nilai anggaran yang besar. Tahun ini saja, anggaran untuk infrastruktur yang terdiri dari pembangunan jalan, perbaikan drainase, dan lainnya dianggarkan kurang lebih mencapai angka Rp 160 miliar. ’’Tidak mungkin kita anggarkan terus dengan nilai besar setiap tahunnya untuk perbaikan jalan. Seharusnya kekuatan jalan itu sampai tiga tahun, bukan enam bulan rusak lagi,’’ tegasnya.
Diakui Aa, agar pembangunan infrastruktur jauh lebih baik, jajaran DPRD Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pengawasan lebih maksimal agar seluruh pembangunan di Kabupaten Bandung Barat ini benar-benar berkualitas. Bahkan, Aa berpesan, proyek yang memiliki nilai miliaran harus benar-benar dilakukan oleh kontraktor yang memiliki jejak rekam yang sudah terbukti memiliki prestasi. ’’Saya ngomong seperti ini merupakan bentuk pengawasan, kalau selama ini di lapangan pembangunan jauh dari harapan,’’ sesalnya.
Aa mencontohkan, gagalnya proyek Purabaya-Jati-Saguling menjadi salah satu cerminan dan koreksi bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut ada orang yang ’’bermain’’. Padahal, proyek Saguling yang memiliki panjang 16 kilometer dengan anggaran senilai Rp 23,7 miliar merupakan salah satu proyek terbesar di tahun lalu. ’’Kontraktor pemenang proyek Saguling yang dulu gagal (PT Imemba) harus diblacklist dan jangan dipilih lagi. Sangat disayangkan anggaran untuk proyek Saguling jadi di-SILPA-kan di tahun lalu karena pembangunannya tidak beres,’’ kata Aa seraya menyebutkan bupati perlu mengganti Kadis Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan Rachmat A. Syafaat beserta jajarannya.