bandungekspres.co.id, CIMAHI – Dengan alasan keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi aktivitas seni budaya, Pemerintah Kota Cimahi hanya bisa memfasilitasi para seniman yang telah bergerak dan memiliki kreatifitas tinggi dalam mengembangkan kesenian dan kebudayaan.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Benny Bachtiar mengungkapkan, pada dasarnya semua masyarakat Kota Cimahi selalu menuntut ingin diperhatikan dan difasilitasi, tetapi pemerintah memiliki kendala keterbatasan anggaran.
Pemerintah hanya bisa memfasilitasi para seniman yang telah bergerak dan memiliki kreatifitas tinggi dalam mengembangkan kesenian dan kebudayaan. ”Pemerintah mengharapkan ada ide gila dengan empat konsep acara taraf internasional per tahun yang dapat membawa nama Kota Cimahi ke kancah internasional, seperti halnya BIAF (Baros International Animation Festival), International Bamboo Festival yang diprakarsai oleh Indonesian Bamboo Community (IBC). ’’Bila ada masyarakat yang memiliki event taraf internasional lagi, silahkan jangan sungkan datang ke Pemerintah Kota Cimahi, untuk bekerjasama dan semoga pemerintah dapat memberikan bantuan berupa fasilitasi, missal tempat dan perijinan/rekomendasi,” kata Benny, kemarin,
Dikatakannya, pemerintah memiliki pengalaman yang cukup pelik ketika membina UMKM di Kota Cimahi yang diberikan fasilitas pemerintah, namun perkembangannya tidak terlihat dan cenderung fasilitasi dari pemerintah tidak dimanfaatkan secara serius oleh penerima manfaat, contohnya bantuan bantuan kepada UMKM, selama 5 tahun dibantu, tidak ada dampak yang signifikan, sehingga untuk bidang seni budayapun dikhawatirkan akan terjadi seperti itu, sehingga fasilitasi berupa stimulan dibatasi.
Sementara itu, kepada penyelenggara acara kesenian dan kebudayaan, Pemkot Cimahi berharap acara yang digelar harus sesuai dengan visi agamisnya Kota Cimahi, “Kira ingin acara yang bernuansa Islami sebagai representasi dari Kota Cimahi sebagai Kota Agamis dengan penduduk mayoritas beragama Islam,” jelasnya.
Sedangkan, Asep Abas, tokoh Kampung Adat Cireundeu mengatakan, keberadaan Kampung Adat Cireundeu sebagai bagian dari budaya di Cimahi, tidak memersoalkan adanya pengakuan dari pemerintah kota atau tidak, Namun, karena Cireundeu secara administratif adalah masuk ke wilayah Kota Cimahi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengakui keberadaan seni dan budayanya berikut memberikan perhatian untuk pengembangannya. ’’Sebetulnya bila disebutkan perlu atau tidak perlu, akan keberadaan kampung adat di Cireundeu, lebih baik ada pengakuan, karena Cireundeu secara administratif masuk ke wilayah Kota Cimahi,” pungkasnya. (bun/vil)
