bandungekspres.co.id – Sejumlah guru di Kota Cimahi memertanyakan kesejahteraan dan minta perhatian dari pemerintah setempat. Mereka yang terdiri dari anggota Himpaudi, IGTKI – PGRI, dan IGRA menyampaikan hal itu saat audensi dengan Komisi IV DPRD Kota Cimahi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko mengungkapkan, walaupun sudah ada bantuan dari pemerintah daerah, tapi jumlahnya relatif kecil dan seluruh guru belum rata mendapatkan bantuan tersebut. “Para guru juga menanyakan terkait bantuan dana hibah dan bansos untuk pos Paud, TK dan sekolah RA yang bagi mereka cukup sulit memenuhi syarat ditentukan,” jelas Wahyu, kemarin.
Dikatakannya, selain soal kesejahteraan para guru juga mengeluhkan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya harus adanya legalitas badan hukum sampai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka juga mengeluhkan terhambatnya informasi terkait adanya program-program pemerintah pusat yang tidak sampai.
Wahyu menyebutkan, jumlah guru RA ada 353 orang yang tersebar di 70 sekolah RA se -Kota Cimahi. Sementara untuk guru TK ada 475 yang tersebar di 106 sekolah TK, adapun guru PAUD ada 1.033 orang yang tersebar di 220 sekolah. “Mereka sangat berharap sekali kepada Pemerintah Kota Cimahi untuk bisa memerhatikan kesejahteraan,” tukasnya.
Dalam laporannya kepada Komisi IV, para guru menyebutkan mereka sudah mendaftar dan mengikuti aturan dalam mendapatkan dana hibah dari pemkot, tetapi hanya PNS saja yang dapat.
Audiensi cukup tegang ketika legislator pertanyakan sampai sejauh mana anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan tindak lanjut tenaga honorer yang sampai saat ini tidak ada jelas nasibnya diangkat menjadi guru PNS.
Sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora Kota Cimahi Maria Fitriana mengatakan, terkait dengan keinginan para guru PAUD dan RA atau TK yang dinilai masih belum sesuai harapan, bakal menjadi perhatian pihaknya, termasuk alokasi anggaran dari APBD. “Kami sudah berkomunikasi dengan Komisi IV dan mereka akan mendorong untuk usulan penganggarannya. Soal anggaran untuk kesejahteraan mereka harus dlihat dulu apakah memungkinkan atau tidak, karena hal itu terkait dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
