Online Tak Bisa Ditentang

Presiden-Wapres Sempat Terjebak Demo Taksi

bandungekspres.co.id – Demo besar-besaran yang dilakukan ribuan sopir taksi di jalan-jalan protokol Ibukota, sempat memicu kemacetan parah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat terjebak macet saat hendak menghadiri rapat kerja pimpinan Kementerian/Lembaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

”Selama satu setengah (1,5) tahun (sejak menjabat), saya kira baru hari ini pertama kalinya saya dan presiden terkena macet. Macet bukan karena lalu lintas padat, tapi karena demo sopir taksi,” kata JK di Auditorium Kementerian PUPR kemarin (22/3).

Jokowi yang dijadwalkan membuka rapat kerja pukul 09.00, terlambat sampai 45 menit karena macetnya jalanan dari Istana Presiden di Jakarta Pusat menuju Kantor Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sedangkan, JK yang berangkat dari Kompleks TNI AU Halim Perdanakusuma setelah memberi penghormatan pada prajurit TNI yang gugur di Poso, iringan mobilnya sempat terhambat di tol dalam kota Jalan Gatot Subroto. Bahkan, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) harus turun dari mobil untuk memastikan jalanan yang dipenuhi pendemo aman dilalui.

Demo sopir taksi, kata JK, mengingatkan dirinya bahwa kemajuan teknologi memang tak bisa ditantang. Karena itu, pemerintah tidak bisa begitu saja menerima tuntutan pendemo untuk menutup layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car, karena kemajuan teknologi tak bisa dihentikan. ”Tinggal sekarang diatur saja,” katanya.

JK lantas menyinggung perihal perkembangan bisnis taksi. Dia menyebut, zaman dulu hanya ada taksi pangkalan, kemudian berkembang menjadi taksi panggilan, lalu taksi yang menggunakan meteran atau argo, kemudian taksi dengan teknologi GPS, dan sekarang berkembang lagi menjadi taksi berbasis aplikasi online. ”Dulu waktu awal beroperasi, Bluebird juga didemo di mana-mana (oleh taksi lokal yang takut bersaing), sekarang mereka (sopir Bluebird) yang demo,” urainya.

Karena itu, kata JK, pemerintah dan pelaku usaha di bidang transportasi juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah selaku regulator kini tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur jalannya bisnis taksi berbasis aplikasi online. ”Intinya mesti ada perubahan,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan