bandungekspres.co.id – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) jika dilakukan penataan yang baik, tak akan menimbulkan kesemerawutan kota. Karenanya, Partai Nasdem Kota Cimahi mendorong Komisi II DPRD Kota Cimahi untuk membuat Peraturan Daeah (Perda) tentang Penataan dan Perlindugan PKL di Kota Cimahi.
Menurut Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi, Kolonel (Purn) H Muchlisin, keberadaan PKL di sebuah kota terkadang menimbulkan kekumuhan atau kesemerawutan, tetapi jika mereka diberikan perlindungan dan dilakukan penataan yang baik, akan menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar. ”Kami dari Fraski Nasdem mendorong kepada Komis II agar dibuatkan Perda yang mengatur penataan dan perlindungan para PKL,” Katanya, Rabu (2/3) kemarin.
Keberadaan PKL jika dilakukan penataan yang baik dan ditempatkan di wilayah khusus yang tidak mengganggu ketertiban akan menjadikan wajah kota menjadi lebih bagus, asalkan dalam pelaksanaannya masing-masing baik PKL maupun aparat Pemerintah Kota saling menghargai dan mematuhi ketentuan yang ada.
Dari satu sisi, sebagai warga kota, para PKL juga memiliki hak yang sama dengan warga kota lainnya untuk mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi, tetapi disisi lain keberadaanya jangan sampai menganggu ketertiban umum. ”Kami melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Bandung (UNISBA) dalam menyiapkan naskah akademik materi rancangan Perda tentang PKL tersebut, jika sudah tuntas akan dibahas di tingkat Pansus,” jelasnya.
Masyarakat Kota Cimahi, termasuk yang menjadi PKL harus dilindungi keberadaannya agar kehidupan ekonomi keluarganya bisa terjamin, karena jika mereka luput dari perhatian akan menimbulkan persoalan sosial yang tidak diinginkan bersama. ”Sebenarya jika ada penataan baik tempat, waktu berjualan dan kepatuhan akan ketentuan yang ada, PKL bisa menjadi sumber ekonomi yang cukup besar, dan menjadikan sumber pendapatan daerah, ”ungkapnya. (bun/asp)