bandungekspres.co.id – Sekitar 60 persen bangunan sekolah di Kabupaten Bandung Barat berdiri di atas tanah carik atau kas desa. Sisanya lahan yang dimiliki Pemkab Bandung Barat serta hibah masyarakat.
’’Total SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Bandung Barat sebanyak 795 sekolah. Kebanyakan memang berdiri di atas tanah carik desa. Sekalipun tanahnya bukan aset milik Pemkab Bandung Barat tapi aman, belum pernah terjadi gugatan selama Kabupaten Bandung Barat berdiri,’’ tukas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Agustina Piryanti, di Ngamprah, kemarin.
Bangunan sekolah yang dibangun di tanah desa, di antaranya SDN Cilame berdiri di atas Pemerintahan Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Sementara SDN Pancasila, SDN Merdeka, dan SDN Gudang Kahuripan 1,2,dan 3 dibangun di lahan milik Pemerintah Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang. Kebanyakan sekolah yang berdiri tersebut dibangun saat Kabupaten Bandung Barat masih menjadi bagian wilayah Kabupaten Bandung.
Pemkab Bandung Barat tidak bisa mensertifikatkan tanah milik desa yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total sekolah. Oleh karena itu tanah sekolah di Kabupaten Bandung Barat yang sudah disertifikatkan kurang dari lima persen.
Agustina juga mengungkap, tahun ini, jumlah bantuan DAK pendidikan yang diterima Pemkab Bandung Barat turun drastis. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah bantuan DAK mencapai Rp 56 miliar, sementara tahun ini hanya diberikan bantuan sebesar Rp 5,4 miliar.
Menurut Agustina, dirinya belum mengetahui alasan penurunan jumlah DAK untuk tahun ini. Namun, yang pasti angkanya menurun jauh dengan bantuan di tahun lalu. ’’Kalau dihitung hampir Rp 50 miliar lebih atau hampir 90 persen penurunannya. Pengurangan ini disebabkan dihilangkannya DAK untuk SMP, SMA/SMK, yang tersisa hanya untuk SD dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dengan besaran Rp 5,4 miliar,” terang Agustina.
Diungkapkan Agustina, rencananya Disdikpora Kabupaten Bandung Barat akan mengonsultasikan persoalan penurunan DAK ini kepada pemerintah pusat. Padahal untuk SMP saja, terdapat sekitar 200 lokal kelas yang perlu direhabilitasi. Praktis dengan tidak adanya dukungan anggaran dari DAK membuat rencana perbaikan bangunan sekolah yang rusak tertunda. ’’Untuk menutupi kebutuhan SMP dan SMA/SMK dialokasikan dari APBD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 3,7 miliar. Ditambah dari bantuan Pemprov Jabar sebesar Rp 31 miliar, yang peruntukannya untuk SD dan SMP sebesar Rp 16,6 miliar, dan SMA/SMK Rp 5,1 miliar,’’ ungkap Agustina. (drx/vil)