Masih Ada Penolakan dari Kalangan Pesantren, Cirebon Bisa Hambat Target PIN Jabar

bandungekspres.co.id– Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2016 di Jawa Barat menargetkan sanggup memberi vaksin polio ke 3,3 juta balita. Jumlah tersebut didapat dari 4,3 juta balita yang dimiliki provinsi, yang berbatasan langsung dengan ibu kota Indonesia ini.

Alma Lucyati
dr Hj Alma Lucyati M Kes M Si
Kadinkes Jawa Barat

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jawa Barat (Jabar) dr Hj Alma Lucyati M Kes M Si, angka yang telah ditetapkan sama dengan target seratus persen. Bidikan itu realistis mengingat jumlah balita di Jabar terbanyak nasional. ’’Total di Indonesia itu ada 9 juta balita. Jabar banyak kan (jumlahnya 4,3 juta),’’ kata dia kepada Bandung Ekspres usai diskusi Eradikasi Polio dan Crash Program Campak 2016, di Ruang Rapat Sangga Buana, Gedung Sate, Bandung, kemarin (2/3).

Melihat target yang cukup absolut, kata perempuan bertubuh jangkung ini, pihaknya terus melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan PIN. Dari tingkat provinsi sampai posyandu. Berbicara dengan para asisten daerah, kepala dinas kesehatan, anggota DPRD, dan Tim Penggerak PKK di tingkat kabupaten kota. Bertujuan menginventarisir berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam menghambat keberhasilan PIN. ’’Pertemuannya terus marathon,’’ jelas dia.

Menurut kepala dinas kelahiran Kota Bandung 22 Oktober 1956 ini, salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih adanya penolakan pelaksanaan PIN di Kota dan Kabupaten Cirebon. Penolakan di Kota Cirebon terjadi di pondok pesantren di Kelurahan Argasunya. Hal itu diketahui setelah tim dari Cirebon menyampaikannya. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa penolakan itu sangat tidak beralasan. Bahkan, sudah banyak negara Islam di dunia yang menggunakan vaksin polio dari Biofarma untuk memenuhi kebutuhannya. ’’Ada daerah rawan di Cirebon yang bisa mengganggu (target PIN),’’ terang ibu dua anak ini.

Alma menyampaikan, keadaan itu terjadi bisa karena belum tersampaikannya informasi dengan baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Cirebon terus berkomunikasi dengan pemuka agama setempat agar pelaksnaan PIN sukses.

Sebenarnya, kata Kadinkes, yang terganggu bukan hanya target pelaksanaan PIN. Melainkan justru perorangan dan kesehatan lingkungan masyarakat di sana. Sebab, fungsi kekebalan tubuhnya rusak. Dengan begitu, ini harus diintervensi. Dinas kesehatan harus sabar memberi tahu dan meyakinkan kepada warganya. ’’Sebenarnya kan menjaga kesehatan di agama juga wajib hukumnya,’’ ucap dia.

Tinggalkan Balasan