”Program-program seperti lumbung desa dan lingkungan bebas rawan pangan cukup ‘menderita’ dan ini serapan yang rendah,” jelas dia.
Hadi menyebutkan, selama 2015, Badan Ketahanan Pangan hanya berhasil menyalurkan 13,66 persen dana hibah yang direncanakan anggaran Rp 38,96 miliar hanya terealisasi Rp 5,33 miliar.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Kepala Badan melakukan komunikasi lebih baik dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa agar di 2016 dan seterusnya serapan program bisa lebih ditingkatkan.
Sedangkan, untuk Biro Perekonomian Pemprov Jabar, dengan karakter kerja sebagai fasilitator dan koordinator 15 OPD ini, harus bekerja keras untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas di sektor ini. ”Untuk Serapan anggaran Biro ini di akhir 2015 sebesar 85,03 persen untuk capaian fisik 100 persen adalah sebuah prestasi,” ucap Hadi.
Kendati begitu dirinya meminta agar Kepala Biro membantu mengkalkulasikan sumbangan subsektor-subsektor perekonomian dalam PDRB Jawa Barat. Termasuk menjadikannya sebagai salah satu indeks anggaran di masa mendatang.
”Jadi pada intinya seluruh laporan mitra kerja di Komisi II cukup baik tinggal bagaimana kita nantinya akan mengkaji lebih mendalam yang sekarang sedang dibahas,” pungkas dia. (yan/rie)
