oleh

Legislatif dan Eksekutif Cimahi ’Kudu’ Peka

Sedangkan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan mengatakan, penganggaran dalam APBD Kota Cimahi memang dibahas melalui mekanisme yang ada yaitu, pihak eksekutif mengajukannya kepada legislatif. ”Untuk meningkatkan anggaran seni budaya ini harus diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan ataupun reses, kami hanya akan menyetujui anggaran sesuai dengan pengajuan dari pihak eksekutif,” jelasnya.

Agun, sapaan akrab Ketua DPRD Cimahi ini juga mengungkapkan, dengan Undan-undang yang ada saat ini, kewenangan DPRD memang sangat terbatas, ketika DPRD membuat rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang paripurna pun, rekomendasi tersebut bisa direalisasikan atau tidak direalisasikan oleh eksekutif. ”Kami tidak bisa memaksakan rekomendasi yang dibuat, jika memang eksekutif tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut, karena kewenangan yang terbatas,” terangnya.

Sedangkan Kepala Bappeda Kota Cimahi, Tata Wikanta membantah jika Pemkot Cimahi kurang berpihak pada seniman dan budayawan. Buktinya, melalui proses Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, usulan yang disampaikan masyarakat diakomodir oleh Pemkot dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. ”Jika sudah  dialokasikan di APBD dan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran, pelaksanaannya ada di SKPD masing-masing,” pungkasnya. (bun/asp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.