oleh

KPK Kaji Data Panama Papers

Sementara itu, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto juga angkat bicara soal skandal Panama Papers. Menurut dia, penegak hukum memang perlu bergerak untuk mengendus apakah penempatan aset di luar negeri itu ada potensi korupsi atau pencucian uang.

Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan sebenarnya sudah lama pemerintah memperkirakan adanya praktik penempatan aset di luar negeri untuk penghindaran pajak. ”Namun selama ini tindakan pemerintah parsial dan tidak menyentuh ke problem masalahnya,” ujar Bambang usai mendatangi perpustakaan KPK, kemarin.

Bambang mengatakan pemerintah harus segera bertindak tak hanya sekadar mengandalkan hadirnya UU Tax Amnesty saja. Tindakan itu salah satunya dengan  membentuk database orang-orang yang diduga memiliki aset di luar negeri.

Selain itu, Bambang juga mendorong pemerintah segera mengumpulkan ahli dan penegak hukum untuk menyikapi penindakan yang bisa dilakukan. ”Kalau memang info yang beredar itu valid ya harus ada tindakan sebelum aset-aset itu bisa pindah lagi kemana-mana,” jelasnya.

Selain Ditjen Pajak, pemerintah mestinya melibatkan KPK atau Kejaksaan Agung. ”Yang jelas bukan kepolisian agar proses penuntutannya lebih mudah,” terang BW. KPK bisa bergerak jika dalam praktik penghindaran pajak itu ada keuntungan yang sengaja dilakukan oleh pejabat-pejabat di Ditjen Pajak.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.