Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Bandung Jhonson Panjaitan mengungkapkan, kalau boleh jujur rekomendasi DPRD melalui Pansus IV yang dituangkan dalam keputusan DPRD, sangat kompromi terhadap kebijakan wali kota.
Sebab, sejauh ini kebijakan Ridwan Kamil, salah satunya saja, bertolak belakang dengan kondisi riil warga Bandung. Menurutnya, pemkot mengusung konsep dengan skala metropolis, namun belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena berdasarkan kajian BPS, lebih banyak orang Bandung yang hidup di bawah garis kemiskinan.
”Kebijakannya, menurut saya, seharusnya melayani masyarakat. Bukan mimpi terlalu jauh. Realitanya derajat kehidupan ekonomi warga masih perlu diperhatikan lebih serius,” kata Jhonson.
Lain lagi pendapat anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Budiono. Menurut dia, menilai rekomendasi DPRD tidak bisa sepotong-sepotong.
”Terlalu banyak rekomendasi strategis dan kritis yang mendesak harus dilaksanakan wali kota. Sebenarnya, dengan tidak dibacakan secara utuh, itu bentuk dari tanggungjawab bersama sebagai penyelengara pemerintahan,” terang Budiono.
Berpijak dari strategi itu, sambung anggota Komisi B tersebut, penuntasan rekomendasi ada di ranah komisi. ”Dapat saja, rekomendasi DPRD itu bila memenuhi ketentuan tata tertib dewan dan melihat masalahnya krusial, tindaklanjutnya di tataran Panitia Khusus, dengan materi khusus pula,” pungkas Budiono. (edy/fik)