’’Ini saatnya solusi seperti itu diimplementasikan untuk memastikan keamanan perairan Sulu. Karena situasi ini bukan hanya berdampak pada Malaysia, tapi juga negara-negara tetangga,’’ ujarnya dalam lansiran situs tersebut.
Dia mengaku, usulan tersebut sebenarnya sudah mencuat dalam Pertemuan Menteri Pertahana ASEAN pada 2015 lalu. Namun, belum ada tindak lanjut karena dinilai tidak mendesak. ’’Saya akan coba mencuatkan kembali isu ini. Memang sesuatu membutuhkan kemauan politik dan aspek mendesak. Jadi, sekarang adalah waktunya,’’ jelasnya.
Sementara itu, Pascaperistiwa penyanderaan kedua kali WNI oleh pembajak di Laut Sulawesi, Pemerintah mulai menjajaki antisipasi lebih lanjut agar tidak ada lagi kejadian serupa. Idenya adalah pengamanan kawasan perbatasan laut bersama Filipina dan Malaysia. Meski begitu, ide tersebut masih harus menunggu respons lebih lanjut pemerintah Malaysia dan Filipina.
Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah sedang mengupayakan hal yang minimal serupa dengan penyanderaan sebelumnya untuk menangani kasus kali ini. ’’Ini tentu upaya yang sama harus dipertegas lagi, kita kan belum tahu siapa (yang membajak), kita harus berkomunikasi,’’ terang JK usai mengantar keberangkatan Presiden ke Eropa di Bandara Halim Perdanakusuma kemarin (17/4).
Mengenai antisipasi ke depan, JK menyebut pemerintah mengupayakan kerjasama antara tiga negara utuk pengamanan laut. Yakni, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. ’’Kita jaga, lewat patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan juga nanti bagaimana melindungi kapal-kapal kita,’’ lanjutnya.
Saat ini, tambah JK, Kementerian Luar Negeri sedang berupaya untuk berkomunikasi khususnya dengan pihak Filipina. Baik untuk upaya pembebasan sendiri yang menjadi fokus utama maupun ide untuk patroli bersama lintas negara demi mengamankan jalur perdagangan.
Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, pihaknya sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai situasi terakhir, dan memang patroli bersama menjadi solusi ke depan. ’’Karena di situ banyak rute dagang dari negara kita,’’ terangnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma kemarin (17/4).
Mengenai perkembangan terakhir penyanderaan, Luhut menyatakan saa ini pihak perusahaan yang menaungi para WNI itu juga ikut bernegosiasi. Pihaknya khawatir, pembajakan di Laut Sulawesi itu bertipikal sama seperti pembajakan di Somalia. Motif ekonomi sejauh ini tampak lebih menonjol ketimbang motif politis. Disinggung mengenai pelaku pembajakan, Luhut menyatakan masih dalam investigasi.