Izin Lahan Sawit dan Tambang Distop

bandungekspres.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan kejutan dalam perayaan Hari Kehutanan Sedunia kemarin. Di luar dugaan Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk segera menerapkan moratorium terhadap perizinan lahan kelapa sawit dan pertambangan.

Pada kesempatan doorstop, Jokowi mengaku telah memberikan arahan informal kepada Siti Nurbaya Bakar. Arahan tersebut diberikan untuk memperkuat Instruksi Presiden Nomor 18/2015 tentang Moratorium Izin Penggunaan Lahan Gambut sebagai Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk kembali mencegah penyalahgunaan kawasan hutan, Jokowi meminta adanya moratorium perizinan lahan konsesi kelapa sawit dan pertambangan yang baru.

”Saya sudah bisikkan ke menteri, moratorium izin lahan gambut kan sudah dilaksanakan. Selanjutnya, segera siapkan moratorium kelapa sawit. Tidak boleh lagi ada konsesi untuk lahan kelapa sawit,” ujarnya setelah acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar kemarin.

Presiden Jokowi menilai, total luas perkebunan sawit di Indonesia sudah cukup. Hanya, produksi minyak kelapa sawit dinilai belum maksimal karena teknik penanaman kurang efisien. ”Ada beberapa masalah. Mulai peremajaan yang lambat sampai pemilihan bibit yang tak efisien. Kalau penanaman dilaksanakan efisien, produksi bisa meningkat dua kali lipat,” tegasnya.

Selain moratorium kelapa sawit, Jokowi mengaku sedang menggodok wacana moratorium pertambangan. Hal tersebut dipertimbangkan mengingat banyaknya pertambangan yang justru menggasak wilayah hutan konservasi di Indonesia. Karena itu, dia ingin mengkaji tata ruang pertambangan dengan menghentikan izin sementara. ”Kalau sudah ada tata ruang, itulah yang dibuat pertambangan. Selain itu, ya nggak sah,” imbuhnya.

Instruksi itu diakui sempat membuat Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkaget-kaget. Dia mengaku baru pertama mendengarkan arahan tentang moratorium izin lahan kelapa sawit dan pertambangan saat acara tersebut. Namun, dia bakal segera menerapkan mandat itu dalam bentuk implementasi.

”Selama ini kami memang sudah menghentikan izin terhadap konsesi kelapa sawit di atas lahan gambut. Namun, instruksi presiden baru saja menegaskan bahwa tidak ada lagi tawar-menawar dalam membangun lahan kelapa sawit yang baru,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan