bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemprov Jawa Barat terkena dampak efisiensi dana transfer daerah. Total pemotongan ke Pemprov Jabar, tercatat mencapai Rp 400 miliar.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, informasi ini telah diterima Biro Keuangan Setda Jabar dari Kementerian Keuangan. Dengan adanya pemotongan ini, pihaknya akan melakukan koreksi untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran 2016.
”Kebijakan ini adalah rencana pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun,” jelas Iwa ketika ditemui di Gedung Sate, kemarin (22/8)
Iwa mengakui, adanya pemangkasan ini belum sampai pada informasi detil dari pos-pos mana saja yang akan ikut disesuaikan pada pemotongan itu. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyesuaian anggaran akan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2016.
Dengan adanya kepastian ini, lanjut Iwa, pihaknya sedang menyusun rancangan perubahan dan akan dibahas bersama DPRD Jabar.
Iwa memaparkan, pihaknya akan segera menindak lanjuti dengan melakukan sejumlah efisiensi. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, menggeser program prioritas disejumlah Organisasi perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, untuk proyek-proyek yang kemungkinan besar akan mengalami penundaan antara lain pembangunan dan renovasi sejumlah kantor Dispenda dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar. ”Jadi nanti akan ada proyek yang tidak bisa dilaksanakan, itu bisa digeser ke tahun depan,” ungkapnya.
Dalam menghitung perubahan, kata dia, setidaknya dana Rp 205 miliar bisa dihemat. Sedangkan untuk menutupi kekurangan dari pemangkasan pusat, Pemprov Jabar juga sudah menyisihkan Rp 411 miliar dari dana Silpa. ”Kalau melihat dana yang dikurangi pusat, kita tetap harus mencari lagi,” tuturnya.
Iwa juga memastikan, anggaran hasil efisiensi ini akan diarahkan pada beberapa hal penting di APBD Perubahan 2016. Antara lain, menutupi belanja infrastruktur desa, jaminan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
”Kalau masih bisa dilakukan efisiensi kita alokasikan untuk dana bantuan desa yang di murni belum teralokasikan, karena itu janji gubernur,” ujarnya.
Di tempat sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga memastikan APBD Jabar harus tetap normal meski ada pemotongan dari pusat.
Menurutnya, banyak aspek di APBD provinsi tersebut yang bisa dihemat. Mulai dari perjalanan dinas, rapat hingga kegiatan nonfisik. Yang tidak dihemat hanya gaji PNS, Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau TPP dan belanja modal,” paparnya.
