bandungekspres.co.id, CIMAHI – DPRD Kota Cimahi menyoroti penggunaan dana APBD Kota Cimahi 2015 yang disampaikan dalam Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2015 lalu. Selain mengulas soal capaian pendapatan dan pembiayaan selama tahun anggaran 2015. DPRD juga mempertanyakan soal jomplangnya pembiayaan yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai.
Ketua Panitia Khusus IV Pembahas LKPJ Walikota Cimahi 2015 Barkah Setiawan mengungkapkan, dalam pembiayaan untuk pegawai, direncanakan sebesar Rp 74 miliar, namun realisasinya mencapai Rp 78 miliar lebih. “Selisih pembiayaan gaji pegawai sebesar Rp 4 miliar tersebut tak sesuai antara nilai yang dianggarkan dengan dana yang dikeluarkan, hal ini selain pemborosan juga tidak jelas tak tak berdasar,” ungkapnya, saat Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi terkait LKPJ Wali Kota Cimahi tahun anggaran 2015, kemarin.
Namun begitu, DPRD Kota Cimahi sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Pemkot Cimahi dalam menggali pendapatan daerah, karena prestasinya yang cukup bagus dengan pencapaian 105.66 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2015. Hal itu perlu diapresiasi dan ditingkatkan lagi. “Apa yang dicapai oleh Pemkot Cimahi ini perlu mendapatkan apresiasi dari Panitia Khusus dan DPRD Kota Cimahi, karena pendapatan yang diraih bisa melampaui target Rp 1,18 triliun lebih,” katanya.
Dikatakan Barkah, dalam hal belanja modal langsung yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, nilainya masih terbilang kecil. Padahal belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan kemasyarakatan.
Saat dikonfirmasi, Asisten Adminsitrasi Umum Pemkot Cimahi Sri Nurul Handayani tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan pembiayaan gaji pegawai pada APBD Kota Cimahi 2015 tersebut. “Saya rasa jika ada perbedaan angka Rp 4 miliar itu hal yang tidak mungkin, “ katanya, sambil ngeloyor ke ruang stop over DPRD Kota Cimahi. (bun/vil)