Berdasarkan wacana tersebut, ada sekira 1,37 juta PNS se-Indonesia yang jadi target, tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD. Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama 3 tahun dari 2017 hingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai.
Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Dundi Syahron Fajar mengatakan, sebanyak 2.803 PNS dari 15 ribu PNS se-Kabupaten Cianjur tersebut berada di bagian administrative. Sehingga tidak memiliki tugas atau fungsi khusus dalam tugasnya.
”Untuk PNS berijazah SD sebanyak 147 orang, SMP 353 orang, dan SMA sebanyak 2.303 orang. Seluruhnya di bagian administrasi,” kata dia kepada Cianjur Ekspres (Bandung Ekspres Group), kemarin (12/4).
Menurutnya, di antara PNS yang berijazah SMA ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah tinggi atau universitas. Bahkan yang berijazah SD dan SMP juga mengikuti pendidikan kesetaraan. ”Memang hanya sedikit yang melanjutkan pendidikan. Tapi untuk mereka yang berada di lingkungan dinas pendidikan pasti melanjutkan, apalagi guru, sebab sertifikasi dan dasar mengajar harus minimalnya S1,” kata dia.
Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, menuturkan, rasionalisasi PNS tersebut masih merupakan wacana, sehingga belum bisa dipastikan akan diterapkan. Pemkab pun sampai sekarang belum menerima surat tembusan jika wacana itu memang dilakukan.
”Itu baru wacana, dan kami pun belum menentukan sikap atas wacana itu. Tapi jika sudah pasti diterapkan kami akan segera ambil keputusan,” kata dia.
Menurutnya, Cianjur saat ini pun masih kekurangan PNS terutama di bidang pendidikan serta tenaga medis. Oleh karena itu, pengurangan PNS masih perlu pertimbangan jika akan diterapkan di Cianjur.
”Untuk saat ini kami terbantu oleh adanya tenaga honorer, sehingga kekurangan PNS bisa diantisipasi. Namun untuk terkait rasionalisasi tentunya belum cocok jika diterapkan di Cianjur,” tandasnya. (wan/agm/bay/rie)