bandungekspres.co.id , JAKARTA – Pemerintah mengumumkan agenda safari Presiden RI Jokowi ke Eropa. Kunjungan yang akan dilakukan ke empat negara pada 18-22 April tersebut difokuskan untuk memperkuat kerja sama ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan rencana untuk mengajak delegasi swasta guna menciptakan beberapa perjanjian dagang.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, kunjungan presiden bertujuan untuk memenuhi undangan dari negara-negara sahabat di wilayah Eropa. Negara yang akan dikunjungi adalah Inggris, Jerman, Belgia, dan Belanda. Dalam hal ini, pemerintah memang menekankan isu ekonomi.
”Tujuan kami adalah untuk memperkuat kerja sama dengan mitra tradisional strategis Indonesia. Sebagaimana diketahui, InÂdonesia merupakan negara pertama yang menjalin perjanjian kerja sama komprehensif (PCA) dengan Uni Eropa. Karena itu, wajar jika fondasi kuat ini ditindaklanjuti dengan kerja sama konkret,” terangnya.
Dia menjelaskan, Uni Eropa merupakan wilayah yang menjadi mitra perdagangan terbesar kedua bagi Indonesia. Nilai perdagangan antardua negara tersebut mencapai USD 26,14 miliar (Rp 343 triliun) pada 2015. Selain itu, Uni Eropa menjadi investor terbesar ketiga dengan nilai USD 2,26 miliar (Rp 29,6 triliun) tahun lalu.
”Dalam kunjungan itu, Presiden akan melakukan interaksi dengan kalangan bisnis negara tujuan. Dia juga akan ditemani oleh delegasi bisnis dari pengusaha swasta Indonesia. Kami bahkan sudah melakukan perancangan kesepakatan perdagangan. Hanya, kami belum bisa memberitahukan nilainya karena masih dalam proses penyusunan,” ungkapnya.
Selain bertemu secara bilateral dengan empat negara, pihaknya bakal bertemu dengan tiga sosok pimpinan Uni Eropa. Yakni, Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker, Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk, dan Presiden Parlemen Uni Eropa Martin Schulz. ”Ini adalah pertama kali pimpinan Indonesia melakukan pertemuan dengan tiga presiden Uni Eropa,” imbuhnya.
Dalam kunjungan itu, lanjut dia, pihaknya juga bakal membahas isu selain ekonomi. Salah satunya terkait kerja sama deradikalisasi dan antiterorisme. Terkait kerja sama itu, pihaknya menjajaki kesepakatan untuk berbagai informasi intelijen terkait jaringan terorisme.
”Presiden juga akan berdiskusi tentang pendekatan aprehensif untuk menangani terorisme. Bukan hanya pendekatan keras, tapi pendekatan halus yang menyentuh kepada budaya masyarakat. Kemudian, juga akan dibahas isu migrasi,” ujarnya.