bandungekspres.co.id, CIMAHI – Menjelang bulan Ramadan, fenomena penimbunan stok elpiji 3 kilogram di pasaran kembali terulang. Buntutnya warga Cimahi yang merasa kesulitan untuk membeli gas tabung 3 kg. Akibatnya, warga Cimahi mengadukan hal itu kepada DPRD Kota Cimahi.
Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Miskin Cimahi (Sommaci) Asep Supriatna mengungkapkan, pihaknya mengadukan hal itu kepada legislator karena pemerintah dinilai lemah dalam melakukan pengawasan.
Asep menuding Pemkot Cimahi tidak serius melakukan pemantauan pasokan gas, bahkan terkesan seremonial semata dalam melaksanakan tugasnya sebagai kontrol kebijakan public. ’’Lucu saja kalau tadi dibilang Pemkot melakukan sidak atau investigasi dengan pakaian dinas ke setiap pangkalan, ya jelas tidak akan ditemukan informasi pangkalan atau agen yang menyimpang,” kata Asep, kemarin.
Diungkapkan olehnya, bila tim SOMMACI sudah melakukan investigasi. Saat ini kelangkaan gas sudah terjadi. ’’Jika tidak diantisipasi kerawanan sosial terkait dengan gas akan terjadi, karena gas adalah bagian kebutuhan hidup masyarakat, coba lihat di saat ini masyarakat mengeluh untuk mendapatkan gas sangat susah. Dan jika ada pun harganya mahal,” keluhnya.
Sebetulnya daya kontrol Pemkot di pasaran tidak lemah terkait dengan kelangkaan gas. Pasalnya, masalah pasokan gas ini tidak hanya di Cimahi saja, namun juga di daerah lain. ’’Makanya ketika ada pengaduan masyarakat, kita langsung melakukan investigasi terkait kelangkaan gas di pasaran,” jelas Dantje Sunanda, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi, usai dipanggil DPRD.
Sedangkan Wahyu Widiyatmoko, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi yang menerima kehadiran warga menjelaskan, kelangkaan gas di Cimahi diakibatkan adanya pelaku usaha mikro yang berlebih. ’’Ini terjadi ketika pelaku usaha mikro membeli dengan harga mahal dari harga eceran, sehingga di pangkalan agen gas, memberikan pasokan lebih banyak,” terang Wahyu.
Agen gas yang secara sengaja menimbun sudah diamankan, di daerah Cipageran, dan sudah dikenakan sanksi administrasi dan ijin usahanya dicabut.
Dampak kelangkaan gas juga terjadi di Kelurahan Pasirkaliki. Oneng Aminah, anggota Komisi IV mengatakan, sangat sulit mendapatkan gas. ’’Saya rasa warga sangat menjerit dengan kelangkaan, dan pengawasan Pemkot tidak maksimal, seolah-olah tidak tau, dan baru bergerak setelah ada laporan,’’ sebutnya.
