Lantas, apa solusi yang tepat untuk mengurangi overkapasitas di lapas dan rutan? Gatot mengatakan, solusi jangka pendek tentu pemberian hak-hak reintegrasi seperti remisi dan pembebasan bersyarat (PB). Namun, tentu hal itu kerap menimbulkan pertentangan. ”Yang paling memungkinkan ya revisi KUHP,” paparnya.
Terkait dengan hal itu, dalam setiap forum Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, kejaksaan, serta kepolisian), Kasubdit Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu mengusulkan penerapan restorative justice. Itu adalah penanganan perkara di luar pengadilan dengan pencapaian persetujuan dan kesepakatan para pihak (pelaku dan korban). (gun/c11/sof/rie)