bandungekspres.co.id – Pemilihan kepala daerah Kota Cimahi sebaik tidak dimaknai sebagai sebuah proses untuk memilih seorang pimpinan daerah saja. Lebih jauh dari itu, dipahami sebagai bagian dari cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi M Yani saat membuka pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kota Cimahi 2017 yang dihadiri para Camat, Lurah dan Kasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta tamu undangan lainnya di Simply Valore, The Edge, Baros, Cimahi Selatan.
Menurutnya, selain soal upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pesta demokrasi juga bisa dimaknai dalam rangka membentuk tatanan pemerintahan yang mampu melaksanakan setiap amanat dan kepentingan yang diberikan oleh masyarakat.
”Disinilah terletak peranan strategis seorang pemimpin daerah yang harus dipilih oleh masyarakat sebagai orang yang akan menunaikan amanat tersebut,” kata Yani dikutip Bisnis.
Dia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
Undang-undang tersebut secara jelas menguraikan skenario pemilukada serentak yang telah dimulai pada Desember tahun 2015 lalu bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016.
Kemudian untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada semester 2 tahun 2016 dan tahun 2017, termasuk Kota Cimahi didalamnya, pilkada serentaknya dilaksanakan pada Februari 2017.
Sedangkan bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan pilkadanya pada Juni tahun 2018.
”Sedangkan untuk tahun 2019 sendiri dijadikan tahun pelaksanaan pemilu nasional serentak, dimana pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama,” paparnya. (bis/asp)
