bandungekspres.co.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan termasuk yang senang dengan pengalihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Alasannya konkret.
”Sejak dikelola kabupaten/kota, tak ada penambahan jumlah sekolah. Kalau menambah kelas, iya. Untung, ada inisiatif dari sekolah-sekolah swasta,” katanya saat menerima JPIP di Gedung Sate, Bandung, beberapa waktu lalu.
Soal pendidikan, dia juga melihat ada kota-kota kecamatan di Jawa Barat yang belum punya SMA/SMK. Akibatnya, banyak yang putus sekolah begitu SMP selesai. Dia melihat jarak yang terlalu jauh mengakibatkan anak-anak tidak bersemangat melanjutkan sekolah. Termasuk, dia menemukan ada anak yang setiap hari harus menempuh sampai 11 kilometer dari rumahnya ke sekolah di ibu kota kabupaten. ”Akibatnya, angka putus sekolah tinggi,” kata gubernur asal PKS itu.
Sosok yang akrab dipanggil Aher tersebut juga melihat ada kesenjangan produk pendidikan kota dengan kabupaten. Gubernur yang menjabat periode kedua itu menyebut mahasiswa-mahasiswa Jabar yang masuk ke universitas terkemuka, seperti ITB, IPB, dan Universitas Padjadjaran (Unpad), berasal dari wilayah Bandung Raya, perkotaan. Dia melihat problem kesenjangan tersebut patut mendapat perhatian.
Pemprov Jabar berusaha mendekatkan layanan pendidikan tinggi itu, antara lain, dengan mendorong perguruan tinggi terkemuka tersebut membuka cabang di kabupaten. Pemprov menyiapkan Rp 20 miliar. Di antaranya, untuk penyediaan lahan. ITB membuka cabang di Cirebon dan Bekasi, IPB di Sukabumi, dan Unpad di Pangandaran.
Untuk menyiapkan pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK, Pemprov Jabar menargetkan sebelum akhir tahun sudah tuntas. Dengan demikian, saat resmi pada awal 2017, manajemen sudah berjalan lancar. Yang jadi prioritas adalah pendirian SMA/SMK baru di kota-kota kecamatan.
Seperti banyak diberitakan, mulai 2017, UU Pemerintah Daerah mengamanatkan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kabupaten/kota diserahi mengelola pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi.
Tim JPIP, Direktur Eksekutif Rohman Budijanto dan Deputi Direktur Wawan Sobari PhD, diundang untuk menyelenggarakan Otonomi Awards di Jawa Barat demi memperkuat inovasi daerah. (roy/www.jpip.or.id/rie)