Bantah Ormas Preman dan Jawara

bandungekspres.co.id, SOREANG – Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi  Keluarga Besar Banten (DPP BPPKB) membantah jika ormas tersebut preman dan jawara. Pasalnya, ormas yang satu ini memiliki motto ”Berjuang, Beramal dan Berakhlaqul Karimah.” Sehingga para anggotanya itu diminta tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan.

”Tidak benar jika ormas BPPKB dituding sebagai ormas yang arogan dan selalu meresahkan masyarakat. Jadi apapun yang dituduhkan terkait ormas BPPKB, tidaklah benar. Kami merupakan ormas yang selalu melakukan kordinasi dan  kerja sama yang baik dengan siapapun. Termasuk dengan kalangan pemerintahan,” terang Ketua DPP BPPKB Tubagus Oyim Sugriwa saat melantik pengurus BPPKB DPC Kabupaten Bandung di Dome Bale Rame Sabilulungan, Kabupaten Bandung, kemarin (10/4).

Dia menjelaskan, ormas tersebut didiirkan oleh para tokoh Banten yang terdiri dari kaum ulama, tokoh masyarakat dan akademisi. Sehingga sebelum ormas itu berdiri sudah melalui  mekanisme yang jelas dan digodog melalui berbagai tahapan. Ormas ini tetap menasional dan tidak hanya berkutat di suku Sunda Banten saja.

”Ormas ini berdiri 6 Juli tahun 1998 oleh tiga tokoh yang berbeda disiplin ilmu. Saat ini kepengurusan yang sudah terbentuk terdapat di 21 propinsi se-Indonesia. Dengan dilantiknya pengurus di Kabupaten Bandung, maka diyakini BPPKB ini akan semakin berkembang pesat seiring dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPPKB,” terangnya.

Ketua BPPKB DPD Propinsi Jabar Tubagus Enung menjelaskan, di Jawa Barat telah dibentuk sebanyak 16 kabupaten dan kota. Jumlah tersebut merupakan yang paling besar karena Jabar merupakan penduduk terpadat dan paling banyak pengurus DPC-nya.

”Mudah mudahan dengan dilantiknya kepengurusan BPPKB DPC Kabupaten Bandung ini akan semakin menguatkan tali kekeluaragaannya. Jadi di Bandung Raya ini diawali pembentukkan oleh Kabupaten Bandung. Sehingga untuk perkembangan organisasi ke depan, BPPKB Cimahi, Bandung Barat dan Kota Bandung akan dibentuk oleh BPPKB Kabupaten Bandung ini. Ini sebagai upaya percepatan pembentukan BPPKB di tiga kota/kabupaten itu. Sehingga tak harus melalui DPD BPPKB Provinsi Jabar,” terang pria berkumis tebal ini. (gun/fik)

Tinggalkan Balasan