bandungekspres.co.id, CIMAHI – Agenda para wakil rakyat (DPRD) Kota Cimahi terbilang padat. Akan tetapi, masyarakat masih menilai manfaat untuk kepentingan bagi rakyat hingga kini belum nyata dirasakan. Padahal, bimbingan teknik, study banding, konsultasi dengan para pakar sering dilakukan. Malahan tak jarang kegiatan tersebut dilakukan di luar kota dan Provinsi dengan dukungan dari para staf ahli pun tak kurang.
Koordinator Aliansi Peduli Rakyat Cimahi, Suharto dalam siaran pers yang diterima Biro Cimahi Ekspres menyebutkan, persoalan kelangkaan LPG tabung 3 kg dan harga eceran yang tidak sesuai HET, adalah masalah rakyat miskin yang kini belum ada tindakan pasti.
”Tiga kali pertemuan masalah pembahasan LPG 3kg di Gedung DPRD Kota Cimahi sama sekali tidak membuahkan hasil, janji ketua DPRD Kota Cimahi yang akan memanggil pihak – pihak terkait yang bertanggung jawab pada pendistribusian LPG 3 kg sampai sekarang tidak ada kabar atau menguap tanpa sebab,” sebutnya, kemarin.
Yang tidak kalah dahsyat masalahnya adalah persoalan lingkungan di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan.Diduga kuat adanya para oknum pengusaha yang menjalankan usahanya tanpa memiliki perizinan lingkungan.
”Diduga ada oknum yang menyusun amdal tanpa ada sertifikat kompetensi serta para oknum pejabat yang memberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen amdal atau UKL – UPL. Sehingga hal ini menimbulkan bencana bagi warga berupa banjir di musim hujan,” katanya.
”Untuk itu atas nama rakyat kami menuntut agar DPRD kota Cimahi segera memanggil para pihak yang bertanggung jawab pada pendistribusian LPG 3kg selambat-lambatnya 3 hari terhitung dari 30 Mei 2016,” imbuhnya.
”Selain itu, DPRD Kota Cimahi segera melakukan tindakan hukum atas nama masyarakat Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan kepada para oknum pengusaha dan pejabat yang dianggap telah mengakibatkan masalah lingkungan yang menyebabkan timbulnya banjir,” sambungnya lagi.
Pihaknya meyakini semua masalah rakyat akan terselesaikan apabila DPRD Kota Cimahi sebagai lembaga tinggi berani menggunakan hak politiknya untuk menekan Pemerintah Kota Cimahi agar bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara benar untuk kesejahteraan rakyat.
