oleh

Akhir Cerita Perjalanan Viking

Kapal tersebut sudah menjadi buronan Interpol di berbagai negara sejak 2013. Susi menuturkan, kejahatan tersebut merupakan salah satu bentuk penyebab terjadinya transnational organized crime. Sebab, kejahatan tersebut tak hanya terjadi pada sektor perikanan. Tapi juga terindikasi terjadi perdagangan manusia, narkoba, sektor pangan, dan lainnya.

Bersama dengan negara Norwegia dan Afrika Selatan, Indonesia akan membawa isu IUUF ini dalam konvensi internasional. Yakni, UN Crime Convention di Wina, Austria pada Mei nanti. Harapannya, seluruh negara menyoroti hal yang sama terkait IUUF. Sehingga baik Indonesia maupun negara lain mampu bertukar informasi terkait kapal illegal fishing yang beredar tanpa izin.

Selain mendapatkan purple notice dari Interpol, kapal yang memiliki panjang sekitar 40 meter tersebut juga berlayar tanpa disertai dokumen resmi dari pemerintah. Yakni, SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

Adapun temuan lainnya yakni melakukan pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan. Yakni, 7.980 unit alat tangkap dengan masing-masing 50 meter dan 71 kilometer tali tambang jaring. Ini jelas melanggar Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 ayat 4 dan Pasal 85.

Selama IUUF ini digalakkan, KKP mengklaim terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan. ”Sekarang pertumbuhan sudah 8,96 persen. Kalau kapal asing itu balik ya pertumbuhannya balik lagi kembali 6 persen. Bahkan mungkin turun lagi,” tutur perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komandan Satgas 115.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.