PADALARANG – Puluhan massa Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan mereka untuk meminta dukungan DPRD dalam mewujudkan pembangunan jembatan Cireundeu di Desa Bojonghaleuang, Kecamatan Saguling. Massa yang memulai aksi sekitar pukul 10.20 WIB langsung berorasi agar Ketua DPRD Aa Umbara dapat menemui massa. Lantaran tidak keluar, massa memaksakan masuk dengan menerobos pintu depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat yang dijaga aparat kepolisian dan TNI.
UNJUK RASA: Puluhan massa Posko Perjuangan rakyat (Pospera) mendatangi gedung DPRD KBB untuk menuntut pembangunan Cirendeu.
Koordinator Pospera KBB Deky Karwur menyatakan, keberadaan Jembatan Cireundeu itu sangat dibutuhkan oleh warga untuk akses perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, bilamana jembatan tersebut rampung dibangun akan memudahkan akses jalan dari Saguling menuju Padalarang. ”Jembatan itu (Cireundeu) diperlukan masyarakat,” tegas Deki kepada wartawan di Padalarang kemarin (16/6).
Menurut Deki, kedatangannya ke kantor dewan untuk meminta dukungan agar secepatnya mewujudkan jembatan yang sudah didambakan masyarakat luas. ”Kita dorong anggota dewan agar mewujudkan keinginan warga. Lihatnya kepada kepentingan masyarakat, bukan soal bisnis,” tutur Deki.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendukung percepatan pembangunan Jembatan Cireundeu di Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling yang menghubungkan Kecamatan Saguling dengan Kecamatan Padalarang. Bahkan DPRD KBB mendukung PT Belaputra Intiland (BI) untuk melanjutkan proses pembangunan jembatan tersebut.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD KBB yakni Ketua Aa Umbara, Wakil Ketua Sunarya Erawan, Wakil Ketua Syamsul Ma’arif dan Wakil Ketua Hanes Lise, pada audensi pembangunan jembatan antara warga Saguling bersama PT. Belaputra Intiland (BI) dan PT Indonesia Power (IP) di Gedung DPRD KBB, Jalan Raya Padalarang, kemarin.
Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna menyatakan, pihaknya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah bertanggungjawab atas permasalahan antara PT. BI dengan PT. IP terkait sengketa lahan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan jembatan di kawasan elit tersebut. Pasalnya, jembatan yang akan dibangun oleh PT BI sebagai pengembang kawasan perumahan itu sangat dibutuhkan khusunya oleh warga di dua kecamatan dan umumnya oleh warga masyarakat secara luas. ”Jembatan itu bukan milik PT BI, bukan juga milik PT IP, tapi milik semua warga masyarakat. Karena jembatan itu untuk kepentingan dan kebutuhan kita semua,” kata Aa.
