[tie_list type=”minus”]MEA Sudah Berjalan Sejak Lama[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Pemerintah belum menunjukkan keberpihakannya kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal itu dibuktikan dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat Dede Sumitro, pada APBN yang sudah disahkan di DPR, alokasi dana APBN untuk UKM masih relatif kecil. Yaitu hanya Rp 1,6 triliun atau masih di bawah 1 persen. Padahal potensi UKM yang ada di Indonesia bisa menampung 97.5 persen tenaga kerja.
”Kami merasa prihatin dengan kondisi seperti ini. Sebab jika terus dibiarkan maka UKM tidak akan berkembang dengan baik,” terang Dede saat Sosialisasi dan Dialog Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di Bumi Arena, Jalan Encep kartawirya, Cimahi Utara, kemairn (10/11).
Menurut Dede, para poltisi yang berlatar belakang pengusaha di DPR seharusnya bisa mendorong kepada pihak eksekutif agar alokasi dana APBN untuk sektor UKM ini lebih ditingkatkan lagi. Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan UKM.
”kami akan berjuang dan melakukan presure agar pemerintah bisa mengalokasikan dana APBN minimal 5 persen untuk dana pembinaan dan bantuan UKM ini,” ungkapnya.
Terkait dengan peluang dan tantangan yang dihadapi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dede mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi, pengukuhan serta pelatihan kepada pengusaha UKM, pihaknya mencoba supaya para pengusaha kecil dan menengah ini bisa mengubah mindset. Sehingga produk yang dihasilkannya bisa bersaing dengan produk-produk impor yang akan masuk ke Indonesia.
”Dari 610 juta penduduk di ASEAN, 40 persennya adalah Indonesia. Jika kita bisa bersaing, maka peluangnya akan semkin potensial,” paparnya.
”Tapi jika kita tidak kreatif dan memiliki daya saing, maka kita akan kalah dan hanya menjadi konsumen dari produk-produk luar yang masuk ke Indonesia,” sambungnya.
Sementara itu, Sumber Siran, kepala sub Direktorat Masyarakat Ekonomi Asean II mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Hippi Jabar Dede Sumitro tersebut hanya satu item saja dari alokasi anggaran yang ada di APBN. Artinya hanya yang dianggarkan pada Kementerian Koperasi dan UKM. Padahal masih banyak dana-dana lainnya, bukan hanya permodalan saja, tetapi ada juga dalam dana sosialisasi, dana pelatihan atau dana pembinaan seperti dana bergulir.
