Terkait hal itu, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soemitra menegaskan, idealnya kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat tak hanya sekadar dijaga petugas. Tapi juga dibangunkan pagar. ’’Hanya saja kalau dibangun benteng atau pagar membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa besarnya. Lahan yang sudah dikuasai pemerintah puluhan hektar, kalau targetnya sampai 100 hektar terlalu membebani APBD. Entah kalau beberapa tahun ke depan,’’ paparnya.
Menurutnya, yang paling bisa dilakukan pemerintah yakni membangun pagar sebatas di setiap gedung bukan seluruh lahan yang dikuasai pemerintah. Rencana pemagaran baru akan dibahas setelah pembangunan gedung beres. ’’Di setiap gedung bisa dibuatkan pagar, sementara untuk lahan ke seluruhan bisa menggunakan pagar hidup berupa pohon,’’ ujarrnya.
Di tempat berbeda, Kepala Satpol PP KBB Rini Sartika membantah, jika pengamanan di kompleks perkantoran lemah. Setiap harinya pengamanan kompleks perkantoran dijaga petugas Satpol PP yang bertugas 24 jam. ’’Memang kalau di pos gerbang pemda tidak ada petugas satpol, tapi kami memberlakukan dua shif yakni pada siang dan malam. Untuk satu kali shif petugas Satpol yang berjaga sebanyak 13 petugas,’’ tandasnya. (drx/rie)
