[tie_list type=”minus”]Jika Calon Kepala Daerah Tersangkut Masalah Hukum [/tie_list]
BANDUNG – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membuat terobosan dalam kultur politik tanah air. Partai besutan Surya Paloh itu, menjadi yang pertama menyerahkan daftar nama bakal calon kepala daerah kepada penegak hukum, untuk ditelusuri rekam jejaknya.
Upaya itu terlihat kemarin (20/5). Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Enggartiasto Lukita menyerahkan 30 nama bakal calon kepala daerah, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Feri Wibisono. Langkah itu ditempuh demi memastikan calon yang bakal dihadirkan ke masyarakat tidak bermasalah.
Enggar menjelaskan, Nasdem tidak ingin kecolongan, bila nantinya terpilih, sang kepala daerah yang diusung bermasalah dengan hukum. ’’Kita tidak ingin, pas sudah mau pemilihan, malah ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, kita lakukan langkah ini,’’ kata dia.
Meskipun memiliki elektabilitas tinggi, kata dia, bila sang calon berpotensi terjerat masalah hukum, terutamanya korupsi, Nasdem tak segan menyingkirkan. Dikarenakan, sebagai partai politik yang membawa slogan perubahan, pihaknya ingin memberi masyarakat sosok kepala daerah yang bersih juga berintegritas. Artinya, lebih baik mengusung yang bersih tapi tidak memiliki elektabilitas tinggi, dibanding mencalonkan yang ke depannya berpotensi bermasalah. ’’Kami tidak mau menghalalkan segara cara dalam berpolitik,” seru pria yang juga Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia ini kepada wartawan di Gedung Kejati Jabar, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung.
Karena itu, mantan aktivis mahasiswa Bandung ini menegaskan, para calon kepala daerah dari Partai Nasdem, khususnya di Jabar, tidak akan dipungut biaya apapun. Dengan begitu, diharapkan menghindari terjadinya korupsi, bila yang bersangkutan menjabat nanti. Apa yang dilakukan seiring dengan moto perubahan yang diusung partai dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat.
’’Ya, semua nama untuk seluruh kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada serentak di Jabar nanti,’’ sahutnya.
Mantan Ketua REI ini menambahkan, ke 30 nama calon kepala daerah di Jabar, berasal dari figur petahana dan nama-nama baru. Kemudian, penyerahan nama calon kepala daerah ke kejati dilakukan tidak hanya di Jabar, tapi seluruh Indonesia.