[tie_list type=”minus”]Tak Terima Golkar dan PPP[/tie_list]
MARGAHAYU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi pendaftaran calon perseorangan di Kopo Square kemarin (3/7). Acara tersebut dihadiri oleh ketua PPK se-Kabupaten Bandung, LSM, Ormas dan perwakilan partai politik.
Ketua Pokja Sosialisasi KPU Kabupaten Bandung Siti Kholisoh mengatakan, rakor dan sosialisasi akan terus dilakukan sesuai dengan amanat KPU agar pemilihan kepala daerah serentak itu berjalan dengan sukses dan lancar. ’’Kami akan terus sosialisasikan Pemilukada ini sesuai dengan amanat undang-undang dan PKPU, agar dapat berjalan lancar,’’ tandasnya. Komisioner KPU Jawa Barat Endun Andul Haq, dan Ari Haryanto selaku Ketua Panwas Kabupaten Bandung didauat menjadi narasumber dalam kegiatan itu.
Menurut Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq, KPU tetap akan menolak kehadiran calon bupati atau walikota dari partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, kedua partai tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak tercatat di Kementrian Hukum dan HAM RI.
’’Kedua partai ini jelas tidak bisa mengikuti Pilkada serentak, karena tidak diakui oleh Kemenkum dan HAM. Untuk itu, KPU akan menolak dengan tegas jika keduanya jika keukeuh untuk mengusung pasangan calonnya dalam Pilkada nanti,’’ ujar Endun kepada wartawan.
Dia menjelaskan, Partai Golkar pimpinan Abu Rizal Bakri ditolak di Mahkamah Konstitusi sedangkan kubu Agung Laksono ditolak oleh pegadilan. Sehingga tidak dapat dinyataan sebagai parpol yang bisa ikut Pilkada serentak, sekalipun islah dilakukan keduanya.
’’Jadi kubu Golkar ini walau bagaimanapun tidak bisa diterima sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkda serentak ini. Sedangkan untuk pendaftaran pasangan dari parpol ini akan dilaksanakan mulai tanggal 26-28 Juli mendatang. Waktunya sudah habis jika memang pasangan dari Golkar ini dipaksakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 9 Desember nanti,’’ tuturnya. (gun/far)