Kota HAM Pertama di Dunia

SUMUR BANDUNG – Kota Bandung menjadi kota pertama yang berkomitmen menjadi kota yang menyokong Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Deklarasi itu dilaksanakan di Grand Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, dan ditandatangangani beberapa wali kota domestik dan wali kota dari Afrika. Seperti, Sudan, Uganda, dan Pantai Gading.

Untuk menjadi kota HAM, sebelumnya dua kelurahan di Kota Bandung antara lain Kelurahan Merdeka dan Kelurahan Pasirluyu akan diaudit oleh tim khusus. Yakni, dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).

Audit tersebut akan memastikan bahwa metodologi di dua kelurahan itu sudah memenuhi aturan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, untuk mendapatkan piagam dari audit tersebut, semua elemen di Kota Bandung, terutama warga akan memiliki peran penting.

’’Nantinya setelah di audit kita akan bicarakan melalui FGD (Forum Group Discussion) dari semua elemen, kita harus menyepakati peraturan yang nanti akan diberlakukan,’’ jelas dia.

Marzuki Usman, salah satu pendiri FIHRRST mengatakan, jika sebuah kota berkomitmen dalam HAM, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. ’’Jika menghargai HAM, pemerintah akan transparan dalam melakukan administrasi,’’ katanya. ’’Transparansi administrasi juga salah satu hak masyarakat,’’ tambah dia.

Dalam deklarasi yang dilakukan di Grand Hotel Panghegar Kamis (23/4) lalu, Ridwan Kamil mengajak kota-kota lain di Indonesia untuk mengikuti jejak Bandung menjadi kota HAM.

Kegiatan deklarasi kota ramah HAM itu digelar di Kota Bandung selama dua hari. Ini juga merupakan rangkaian kegiatan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) yang puncaknya digelar Jumat (24/4) lalu.

’’Masalah HAM dibahas pada sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusian yang adil dan beradab. Jadi, sebetulnya HAM itu sangat dekat dengan kehidupan kita,’’ kata Emil.

Sebelumnya, Ridwan Kamil telah menandatangani Deklarasi Bandung Kota Ramah HAM pada 2 April 2015. Pemerintah mengusulkan 15 kelurahan untuk penerapan standar pelayanan publik berbasis HAM. Namun, hanya dua kelurahan yang dipilih, yakni Kelurahan Pasir Biru (di perbatasan Bandung dengan Kabupaten Bandung) dan Kelurahan Merdeka (pusat kota).

Selain itu, dalam acara tersebut ada diskusi yang dihadiri Dubes Belgia H.E Patrick Hermann, Prof. Dr. Bagir Manan S.H., M.CL, Sumana Rajarethnam, dan Dicky Komar yang mewakili Menteri Luar Negeri. (mg7/tam)

Tinggalkan Balasan