Tegaskan Hanya Masalah Administrasi
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan beras di tengah-tengah kelangkaan dan tingginya harga kebutuhan pokok itu. Pria yang akrab disapa dengan panggilan JK itu, bahkan mengancam akan melakukan tindakan hukum terhadap penimbun beras.
’’Mau timbun silahkan saja, nanti kita suruh polisi tangkap,’’ tegas wapres di kantornya, Jakarta Pusat kemarin (23/2).
Meski demikian, JK memastikan kelangkaan beras belakangan ini bukan diakibatkan oleh penimbunan maupun mafia beras. Sebab, kelangkaan diakibatkan oleh masalah prosedur penyebaran beras untuk keluarga miskin (raskin) selama 3 bulan terakhir.
JK menuturkan, kebutuhan raskin mencapai 500 ribu ton, sementara yang disalurkan baru mencapai 140 ribu ton. ’’Nggak ada hubungannya dengan penimbunan. Hanya orang dagang biasa timbun-timbun nanti juga biar rugi sendiri kita turunkan harga,’’ sambungnya.
JK pun memastikan harga dan persediaan beras akan kembali stabil, setelah Bulog mengeluarkan stok raskin sebanyak 300 ribu ton. Selain itu, kata dia, musim panen akan terjadi beberapa bulan ke depan sehingga pasokan beras dalam negeri dipastikan akan terpenuhi.
Karenanya, JK menegaskan pemerintah tidak akan membuka peluang impor beras karena yakin persediaan beras di Bulog masih cukup untuk masyarakat. ’’Sampai sekarang ndak. Artinya impor itu kalau perlu saja. Sekarang ini setelah kita pelajari, oh masalah supply raskin yang kurang dari 350 ribu ton yang kurang. Jadi saya ulangi lagi, ini hanya masalah administrasi saja,’’ tandas JK. (flo/jpnn/far)
