NGAMPRAH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun Anggaran (TA) 2014. Padahal sebelumnya, Pemerintah KBB menargetkan bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah tiga tahun berturut-turut WDP.
BELUM MAKSIMAL: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus berbesar hati karena gagal memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar.
”Hasil yang diraih KBB masih WDP. Kita belum bisa meraih WTP. Tentunya ada beberapa pekerjaan yang harus kita tingkatkan. Terutama untuk penatausahaan aset,” ujar Bupati Bandung Barat H. Abubakar usai acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemda TA 2014 dari BPK Perwakilan Jawa Barat di Gedung BPK Jawa Barat, Jalan Moch. Toha, Kota Bandung, Senin (1/6).
Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya penatausahaan aset, sambung Abubakar, menjadi salah satu sumber KBB memperoleh WDP. Sementara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menjadi kontributornya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Bina Marga. Sementara SKPD lainnya, yang masih mendapat catatan pengecualian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Namun Abubakar belum menyebutkan secara rinci kelemahan tiga SKPD tersebut mengingat dokumennya baru diterima dari BPK, saat itu.
Untuk itulah, dalam waktu dekat dia akan melakukan konsolidasi bersama para SKPD sebagai tindaklanjut penilaian BPK tersebut. ”Bagaimanapun hasil ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaikinya. Kita harus kerja keras dan ini dijadikan bahan intropeksi. Karena penilaian BPK, bukan penghargaan tapi hasil kerja keras,” tuturnya.
Meski demikian, secara khusus catatan yang diberikan BPK tersebut dibanding tahun sebelumnya ada peningkatan. Jika tahun sebelumnya, SKPD yang menjadi contributor WDP, ada enam SKPD maka kali ini hanya tiga SKPD. ”Tapi saya kira, semua SKPD harus kerja keras juga kalau ingin ada peningkatan dalam penilaian BPK ini,” tegasnya.
Sementara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jabar Cornell Syarif Prawiradiningrat mengemukakan, hingga Senin (1/6) ada12 kota/ kabupaten dari 28 kota/ kabupaten yang berhasil memperoleh WTP. Selebihnya memperoleh WDP, termasuk di antaranya KBB.