[tie_list type=”minus”]Atasi Kemacetan Jalur Cimareme-Padalarang-Cipatat[/tie_list]
PADALARANG – Untuk mengurai kemacetan dari arah Cimareme-Padalarang-Cipapat dibutuhkan pembangunan jembatan layang (flyover) yang mampu mengurangi tingginya volume kendaraan. Atas dasar itu, warga Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendambakan keberadaan flyover di sepanjang Jalan Raya Cimareme-Padalarang-Cipatat yang nantinya menghubungkan ke jalur Cianjur dan Purwakarta. Pasalnya, jalan tersebut kerap terjadi kemacetan bahkan sudah menjadi ikon kota Padalarang yang terkenal dengan kemacetannya.
Kemacetan di Jalan Raya Padalarang memang terjadi di jam-jam tertentu. Seperti pukul 09.00-12.00 WIB atau pukul 15.00-18.00 WIB. Namun dengan sudah terbiasanya kemacetan, warga pun sudah terbiasa.
”Seharusnya pemerintah dapat membangun jembatan layang supaya kami juga tidak merasakan macet terus. Lihat saja, ketika mulai keluar Tol Padalarang mengarah ke Cimareme-Batujajar, kendaraan besar keluar dan kemacetanpun tidak bisa dihindari,” kata salah seorang warga Desa Kertamulya, Doni Sutarya, 49, kepada wartawan di Cimareme kemarin (25/6).
Hal senada diungkapkan Rini Kumaryani, 37, warga Desa Cipeundeuy. Menurutnya, flyover satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan di jalur provinsi tersebut. Pasalnya, banyak kendaraan dari luar daerah yang masuk dan keluar melalui jalan tersebut. Bahkan banyak kendaraan pabrik dan proyek juga yang keluar masuk ke jalur yang terkenal dengan kemacetannya itu. ”Katanya kecamatan Padalarang itu salah satu wajah Kabupaten Bandung Barat. Tapi terkenal dengan macetnya,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap, dengan adanya wacana pembangunan flyover di sepanjang jalur tersebut sangat di nantikan. Hal ini bisa mengurai kemacetan dan aktivitas warga Padalarang pun tidak terganggu karena macet. ”Mudah-mudahan dapat direalisasikan dengan cepat sehingga warga juga akan lebih nyaman,” bebernya.
Sementara itu, rencana proyek pembangunan flyover Cimareme Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi kendala lantaran anggaran yang dibutuhkan masih kurang. Saat ini, bantuan anggaran yang sudah digelontorkan Pemprov Jabar sebesar Rp 9 miliar. Padahal, untuk membebaskan lahan di kawasan tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp 100 miliar.
Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Bandung Barat Hendra Trismayadi menegaskan, anggaran Rp 9 miliar untuk pengadaan lahan mestinya sudah direalisasikan pada Maret 2015. Namun, pada faktanya anggaran tidak mencukupi dengan harga tanah yang harus dibebaskan.