Sementara, Suhardi hanya sekali menjadi Kapolda, yakni di Jawa Barat pada 2013. Namun, dia sempat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2011. Semasa menjadi Kabareskrim, sejumlah kasus besar berhasil diungkap. Terutama, kejahatan cyber dan pencucian uang. Misalnya kasus suap pajak senilai Rp 1,6 miliar pada 2013.
Hanya saja, ada dua tradisi yang selama ini selalu disertakan sebagai pertimbangan saat menunjuk calon kapolri. Yakni, faktor senioritas dan kesamaan angkatan dengan Panglima TNI. Seperti halnya Sutarman yang seangkatan dengan Moeldoko (Akabri 1981). Apabila tradisi itu dilakukan, maka yang paling berpeluang di antara ketiganya adalah Dwi Priyatno.
Hanya saja, penunjukan Kapolri kembali lagi kepada Presiden Joko Widodo. ’’Kami hanya mengajukan nama, silakan Presiden memilih,’’ ujar Anggota Kompolnas Edi Hasibuan. Bisa saja Jokowi memilih perwira muda sebagai Kapolri, tanpa mempertimbangkan tradisi yang selama ini berlaku.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, saat ini tidak ada yang nyaman dengan kondisi dilematis terkait posisi Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan. Ia mengaku Presiden Joko Widodo pun merasa demikian.
’’Bisa dipastikan presiden nggak nyaman, Pak Budi juga nggak nyaman. Siapa yang nyaman, saya juga nggak nyaman,’’ kata Surya usai bertemu presiden di Istana Negara, Jakarta, kemarin (15/1).
Sejauh ini, kata dia, presiden belum menentukan opsi untuk memutuskan dilantik atau tidaknya Budi. Pasalnya, dari sisi politik Budi telah disetujui DPR melalui paripurna. Sementara di sisi lain, KPK menolak Budi karena status hukumnya sebagai tersangka. Meski demikian, kata Paloh, penolakan KPK tidak mempengaruhi apapun keputusan presiden. ’’Itu kan KPK. terserah presiden mau ikut KPK atau tidak,’’ sambung Surya.
Surya menegaskan, presiden adalah orang yang taat hukum dan antikorupsi. Oleh karena itu, kini putusan presiden ditunggu terkait nasib Budi. Surya menyadari bahwa melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka kasus korupsi akan berisiko bagi pemerintahan. Dia menyebut citra pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya akan rusak. Menurut Surya, apabila pemerintah taat pada aturan ketatanegaraan yang ada, Budi Gunawan harus segera dilantik.
