[tie_list type=”minus”]
Untuk Membereskan Minimarket Ilegal
[/tie_list]
NGAMPRAH – Pemuda Pancasila (PP) mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat segera membentuk Tim Gabungan. Hal tersebut dilakukan untuk membereskan persoalan mini market ilegal yang ada. Pasalnya, selama ini tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Bandung Barat untuk membereskan persoalan minimarket ilegal. Sampai Juni, sejumlah mini market ilegal masih tetap operasional. Bahkan bermunculan minimarket yang baru.
BERMUNCULAN: Salah satu mini market di Jalan Cibatu, RT 01 RW 06, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang sempat dipermasalahkan karena dianggap ilegal.
”Dewan jangan tinggal diam saja. Kalau eksekutif tidak bisa membereskan persoalan bangunan yang tidak berijin, maka saatnya dewan berinisiatif melakukan eksen,” kata Sekretaris PP Bandung Barat, Lili Supriatna kepada Bandung Ekspres belum lama ini. Dia menambahkan, hal itu bisa dilakukan dewan karena Bandung Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Keamanan, Kenyamanan dan Kebersihan (K3).
Namun aksi yang dimaksud menurut Lili adalah praktek yang harus dilakukan oleh eksekutif. Karena kewenangan secara teknis menutup atau membongkar bangunan tidak berijin adalah eksekutif.
”Dewan kan bisa memanggil eksekutif untuk persoalan ini. Ya kalau saya memberikan masukan dewan buat tim gabungan, tujuannya agar lebih kuat suara dewan untuk menegakan Perda K3,” tuturnya.
Selama ini, upaya yang dilakukan eksekuktif dan legislatif dalam menegakan Perda K3, yang salah satunya soal perijinan, tidak menunjukan keseriusan. Upaya yang dilakukan hanya lebih bersifat seremonial saja.
”Kalau eksekutif dan legislatif tidak melakukan pembiaran, bisa-bisa organisasi malah yang akan bergerak. Ini kan bisa jadi preseden buruk bagi pemerintahan Bandung Barat. Kebayang bagaimana jadinya kalau hal itu terjadi,” pungkasnya. (mg5/fik)
