Anggota DPRD Jabar Berang

[tie_list type=”minus”]OPD/SKPD Mangkir pada Sidang Reses[/tie_list]

COBLONG – Sidang Paripurna laporan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat hanya dihadiri segelintir pejabat daerah. Dalam sidang tersebut, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang mangkir. Hal ini memicu kekecewaan para anggota dewan yang merasa tak dihargai.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sunatra mengatakan, tingkat kehadiran dari eksekutif pada sidang paripurna laporan reses ini menunjukan tingkat kepeduliannya sangat buruk. Padahal hasil reses seluruh anggota dewan adalah aspirasi masyarakat yang didapat anggota dewan di dapilnya masing-masing.

”ini kan artinya seolah-olah menyepelekan aspirasi masyarakat. Terlebih pintu untuk merealisasikan usulan-usulan untuk program pembangunan,” jelas Sunatra ketika ditemui usai sidang Peripurna di Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro kemarin (20/8).

Menurutnya, aspirasi masyarakat untuk pembangunan itu ada dua katagori. Yaitu aspirasi yang diperoleh dari masyrakat yang tertuang dalam Musrembang dan aspirasi yang diperoleh dari reses.

”Nah pada Musrembangkan dimulai dari tingkat desa sampai kepada Musrembang Provinsi dan kita juga menghargai dan selalu hadir walaupun sebagai partisipan,” kata dia.

Dirinya menilai, laporan hasil reses ini harus menjadi pintu masuk kedua, sebab aspirasi dari masyarakat ini harus di akomodir.

”Anggota dewan itu ketika reses selalu mendengar, melihat, dan menampung aspirasi di dapilnya masing,” ucap Sunatra

Ia mencontoh, ketika reses, belum lama ini masyarakat banyak mengeluhkan kelangkaan air yang diakibatkan oleh kekeringan dan hilangnya sumber mata air di Kawasan Bandung Utara (KBU). Dan ini tidak terakomodir pada saat Musrembang.

Ketika Musrembang tersebut disetujui, disahkan, kekeringan belum terjadi saat itu, sehingga program penanggulangan kekeringan tidak diusulkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

”Nah dengan adanya laporan reses ini harusnya OPD/SKPD mendengar keluhan masyarakat yang dibacakan dalam laporan termasuk menyangkut masalah kekeringan,” cetus Sunatra.

Dirinya menilai, pada waktu itu masyarakat disana kebingungan dan harus mengadu pada siapa, terlebih jumlah masyarakat disana itu puluhan ribu orang,

Untuk itu Sunatra meminta, hasil reses untuk mengakomodir sebab masalah ini bersifat mendesak dan harus segera ditangani. Terlebih daerah kekeringan itu berada di daerah perbatasan antara wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan