Kesalahpahaman terhadap Islam banyak dibahas hari itu. Orang-orang yang memaki Islam biasanya belum pernah ketemu orang Islam. Apalagi ketemu Imam Shamsi yang selalu tersenyum. Dulu pun, saya sering salah paham. Saya ceritakan, sampai lulus madrasah aliyah (SMA), saya belum pernah ketemu orang yang beragama Kristen. Apalagi Yahudi.
Di madrasah itu, misalnya, pelajaran sejarah masuknya Islam ke Spanyol hanya menceritakan dari sisi Islam. Saya tidak pernah dapat materi bagaimana dari sisi Kristen. Ternyata, belakangan, saya ketahui bahwa anak-anak Kristen di Amerika juga mempelajari sejarah itu. Tapi, juga hanya dari sisi Kristen. Begitu bertolak belakang. Riwayat kesalahpahaman sudah terbangun ribuan tahun. Tidak akan habis memperdebatkan itu.
Maka, saya lebih menekankan aspek praktisnya. Ini kalau Indonesia diharapkan bisa mengubah citra Islam di dunia. Tapi, peran baru ini baru akan efektif kalau dua hal ini bisa kita penuhi.
Pertama, ekonomi Indonesia harus sejajar dengan negara maju. Suara orang miskin cenderung diabaikan. Di bidang apa pun. Ini kenyataan.
Kedua, demokrasi di Indonesia tidak boleh gagal. Demokrasi kita yang sudah (atau baru) berumur 15 tahun ini masih harus dimatangkan. Lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga politik masih agak jauh dari standar sebuah negara demokrasi.
Untuk yang pertama, saya mengambil contoh Hongkong. Ketika Tiongkok masih miskin, orang Hongkong memandang Tiongkok dengan nada merendahkan. Orang Hongkong yang berbahasa Kanton tidak mau belajar bahasa Mandarin. Dianggap bahasanya orang kampung. Setelah Tiongkok maju, pandangan itu berubah 180 derajat. Mereka kini dihidupi Tiongkok.
Potensi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju sudah terlihat jelas. Sudah di depan mata. Jangan sampai mundur lagi. Saya pernah menulis dalam waktu lima tahun ke depan (waktu itu, saya tulis tujuh tahun), Indonesia bisa menjadi negara terbesar ke-9 di dunia di bidang ekonomi. Kalau sampai kejayaan itu terjadi, nama Indonesia melambung di dunia. Suara Islam dari Indonesia otomatis kian didengar.
Demikian juga di bidang demokrasi. Negara-negara Barat benci dengan yang bersifat otoriter. Tentu kita melihat mereka masih menggunakan standar ganda. Buktinya, mereka baik-baik saja dengan negara yang tidak demokratis seperti Singapura.