JAKARTA – Aksi pemerintah mencabut izin Perguruan Tinggi (PT) sepertinya bakal berlanjut. Kali ini, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sudah mengantongi daftar ratusan PT yang bermasalah.
Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Mansyur Ramli mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap 200 PT yang ditengarai bermasalah. ’’Kalau memang hasil (evaluasi) nya bermasalah, kita cabut akreditasinya dan harus ditutup,’’’ ujarnya usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin (8/9).
Menurut Mansyur, pemerintah memang akan memperketat pemberian izin dan akreditasi PT. Hal itu merupakan bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. ’’Apalagi, cukup banyak ditemukan kasus ijazah palsu,’’ katanya.
Mansyur menyebut, evaluasi ini merupakan lanjutan dari langkah Kemenristek Dikti yang sudah menonaktifkan maupun menutup beberapa PT di Indonesia, terkait ditemukannya praktek ijazah palsu, pembukaan kelas jarak jauh, maupun rasio dosen dan mahasiswa yang timpang. ’’Beberapa waktu lalu Pak Menteri (Menristek Dikti Muhamad Natsir) kan sempat sidak ke beberapa PT,’’ ucapnya.
Yang terbaru, Juni lalu Kemenristek Dikti menonaktifkan 12 PT di Jatim dan menutup 11 lainnya. Perguruan tinggi swasta yang ditutup adalah STT Budi Utomo Malang, Universitas Cakrawala Madiun, STIE Pariwisata Satya Widya Surabaya, STKIP Tri Buana Surabaya, AMK Aji Jaya Kediri, Akademi Tekstil IT Surabaya, ABA Webb Surabaya, STT Widya Dharma Surabaya, Akbar Bakti Wiyata Kediri, AKAD Peternakan Jember, serta ATN Sidoarjo.
Mansyur menyebut, proses evaluasi terhadap 200 PT itu akan dilakukan bertahap dan hasilnya akan langsung diteruskan kepada Kemenristek Dikti dalam bentuk rekomendasi. ’’Misalnya, apakah masih bisa diteruskan dengan perbaikan, atau langsung dicabut izinnya,’’ ujarnya.
Meski demikian, Mansyur mengatakan jika pemerintah juga akan memikirkan nasib mahasiswa/mahasiswi dari PT jika benar-benar ditutup agar tidak lantas menjadi korban. Mekanismenya akan dibahas lebih lanjut dalam proses evaluasi. ’’Harapan kami, masyarakat bisa lebih selektif memilih perguruan tinggi,’’ katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menambahkan, semua upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan memang harus didukung. Apalagi, ilmu pengetahuan terus berkembang pesat. Karena itu, perlu standarisasi untuk PT maupun para pengajar. ’’Kalau tidak, kita akan tertinggal,’’ ucapnya.