CIMAHI – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menegaskan, penanganan kasus Tuberculosis sangat penting, sehingga pemerintah pusat bersama daerah membuat komitmen ‘Gerakan Bersama Eliminasi TBC 2030’.
Gerakan itu secara simbolis diresmikan pada Rabu (29/1) di Gedung Cimahi Techno Park (CTP), Jalan Raya Baros, Kota Cimahi yang dihadiri langsung Jokowi, sapaan Joko Widodo.
Dalam acara tersebut hadir juga Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Arifin Panigoro hingga para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.
”TOS (Temukan Obati Sembuh). Urusan TBC penting sekali, harus terus konsisten, masif sehingga penurunan sesuai target itu bisa kita laksanakan,” kata Jokowi, usai acara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sedikitnya 842 ribu masyarakat Indonesia terpapar bakteri Tuberculosis (TBC). Sebanyak 23 ribu di antaranya masuk kategori TBC Resisten Obat (RO).
Khusus di Kota Cimahi, penemuan kasus TBC mencapai 2.517 kasus dan terduga TBC sebanyak 6.880 kasus. TBC yang masuk kategori TB Multidrug-Resistant (MDR) sebanyak 63 kasus.
Dikatakan Jokowi, masyarakat yang terpapar virus TBC harus ditemukan sehingga bisa segera dilakukan penanganan. Pemerintah, kata Jokowi, sudah menyediakan obat gratis diseluruh Puskesmas.
”Pengobatan gratis disediakan oleh pemerintah di semua Puskesmas dan rumah sakit. TBC itu bisa sembuh, hanya harus berobat terus dalam jangka enam bulan,” jelasnya.
Namun yang terpenting saat ini, kata Jokowi, adalah upaya pencegahan agar tidak semakin banyak masyarakat yang terdeteksi TBC. Salah satu upayanya adalah dengan penyediaan insfratuktur yang sehat.
Dari mulai penyediaan rumah yang sehat, drainasenya berfungsi, pengelolaan sampah hingga penyediaan air bersih.
”Itu juga menjadi hal penting. Fokusnya bukan hanya pengobatan, tapi pencegaahan penyakit lebih diperlukan,” tegas Jokowi.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) berkolaboriasi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan insfratuktur yang menunjang dalam penanganan kasus TBC.
”Menjamin kesehatan masyarakat itu bukan hanya urusan dokter, bukan hanya urusan Menteri Kesehatan, bukan hanya urusan kepaal dinas tapi juga urusan menteri PUPR,” tandasnya.
