BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Oleh Soleh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Oleh menilai ada sebagian BUMD belum memperlihatkan performa optimal. “Menaikkan deviden BUMD Rp 400 miliar pada tahun ini saya sangat setuju. Namun, kalau kondisi BUMD tidak sehat, apa mungkin?” kata Oleh di Bandung, Sabtu (22/2).
Menurut Oleh, sebelum melangkah ke target deviden, alangkah baiknya Pemprov Jabar melakukan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi BUMD tersebut. Misalnya dengan melakukan audit secara menyeluruh.
“Di situ (audit menyeluruh) akan ketahuan apa penyebab kinerja BUMD tidak maksimal. Apakah disebabkan karena SDM (sumber daya manusia) atau ada hal lain? Jangan-jangan ada kebocoran? karena saya lihat sebagian besarnya belum memperlihatkan posisi yang baik,” ujar dia.
Bahkan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai bahwa kondisi BUMD Jabar sedang ‘sakit’ sehingga perlu segera diobati.
“Posisi hari ini, BUMD sedang sakit, mau diobati apa tidak? Harus tau sakitnya apa? Didiagnosa dulu penyakinya apa, lalu di obati. Kalau sudah sembuh baru dikasih target,” tutur Oleh.
Oleh mengungkapkan, apa yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam membenahi BUMN luar biasa dan langkahnya perlu ditiru Pemprov Jabar untuk memperbaiki BUMD. “Apa yang dilakukan Menteri BUMN pak Erick Thohir itu perlu ditiru Pemprov Jabar,” ungkap dia.
Diketahui, Pemprov Jabar mematok target seluruh BUMD menyetor deviden hingga Rp 400 miliar pada 2020 mendatang. Kepala Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah (Setda) Jabar, Noneng Komara mengatakan, angka tersebut dinilai cukup realistis seiring ada sejumlah upaya perbaikan kinerja BUMD yang dilakukan Pemprov Jabar pada 2019 ini, seperti menggelar seleksi terbuka bagi direksi BUMD.
“Kami juga melakukan evaluasi BUMD dengan kompilasi data yang lengkap, restrukturisasi BUMD, pembenahan AD/ART BUMD. Selain itu, kami melakukan sinergitas BUMD dan BUMN hingga mempertemukan kerja sama dengan pihak swasta karena tahun ini tidak semua dapat modal karena terbatas,” kata Noneng. (bbs/drx)
