JAKARTA-Potensi kerawanan Pemilu merupakan tantangan demokrasi. Harus dihadapi dan diantisipasi oleh seluruh pihak karena dapat meningkatkan suhu politik nasional dan mengganggu kestabilan bangsa.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjabarkan sejumlah tantangan dan kerawanan dalam Pemilu Serentak 2019. Kategori tersebut diklasifikasikan dalam variable dan indikator yang memengaruhinya.
Tjahjo menyebut, ada sejumlah variable. Seperti kemanan dan ketertiban masyarakat, daftar pemilih tetap yang banyak diisukan ganda, netralitas aparatur sipil negara, sampai netralitas penyelenggara pemilu.
Salah satu bagian terpenting dari proses Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi politik masyarakat juga menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019.
Fakta yang ada menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi satu kecenderungan fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.
Hal ini terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan pemilu legislatif sebelumnya medio 2004 lalu, tingkat partisipasi masyarakatnya 84 persen. Pada 2009 tingkat partisipasi masyarakatnya 71 persen, dan 2014 tingkat partisipasi masyarakatnya 74 persen.
“Untuk Pemilu tahun 2019, KPU mencanangkan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 78 persen. Saya berharap target tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan bahkan melampau yang telah dicanangkan,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (28/1).
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang amanah.
Politikus asal Partai Hanura ini pun mengingatkan, bagi siapa saja yang mengganggu pesta demokrasi ini berarti mengkhianati bangsa.
“Ini merupakan momentum, momentum itu yang baik jangan kita set menjadi tidak baik. Disini kita memilih pemimpin lagi kan, tapi secara aman kemudian tertib dan sukses. Jangan coba-coba menganggu Pemilu, siapapun dia dengan cara apapun, karena yang menganggu Pemilu itu mengkhianati bangsa,” tegas Wiranto.
Ada juga langkah antisipasi Pemilu yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin kesuksesan Pemilu 2019. Pendidikan politik bagi pemilih diprioritaskan untuk segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, dan penyandang disabilitas.