BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengusulkan penambahan lajur khusus roda dua atau sepeda motor pada tol dalam kota North South (NS) Link.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung, Arif Prasetya mengatakan, usulan tersebut harapannya bisa diakomidir oleh PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) selaku pemrakarsa proyek pembangunan tersebut.
Dia mengatakan, pembangunan North South (NS) Link bertujuan memecahkan persoalan kepadatan arus lalu lintas di kota berjuluk Parijs Van Java ini.
“Jadi jika memungkinkan tol ini bisa mengakomodasi roda dua. Dan ini akan dikomunikasikan karena akan menambah lebar tol tersebut,’’ jelas dia di acara Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, kemarin (24/1).
Dia mengatakan, dalam konsep awal lebar untuk roda empat sudah ada dua lajur. Sehingga jika dengan sepeda motor harus menambah lagi. Namun, lajur yang diusulkan dengan tetap pada trase yang sama agar pengendara sepeda motor pun diberikan kelancaran.
’’Nantinya pengendara pasti harus membayar sesuai dengan aturan tarif yang telah ditentukan pemerintah pusat,’’kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbang Hery Antasari menyebutkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung cukup pesat. Data sebuah penelitian menyebutkan bahwa pertambahan STNK rata-rata 300 unit per hari atau 108..000 per tahun untuk roda dua. Sementara 300 unit per minggu atau 15.000 per tahun untuk roda empat.
“Data itu kendaraan dari Samsat di Bandung saja, belum Cimahi atau daerah lain yang sehari-hari melintas di Kota Bandung. Ibaratnya debit air masuk ke mangkuk, mau diperbesar sebesar apapun mangkuknya tidak akan tertampung apabil debitnya tidak berkurang,” kata Heri.
Namun demikian, sambungnya, tata niaga kendaraan bermotor bukan merupakan kewenangan pemerintah kota. Hal yang paling mungkin adalah sebatas pengaturan, penertiban, dan penyediaan sarana prasarana transportasi massal yang prosesnya masih terus berjalan.
“Ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa orang Bandung mengeluarkan biaya untuk transportasi publik 18 persen lebih mahal dan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, kita pikirkan agar orang mau menggunakan transportasi massal,” tutup dia. (mg2/yan)
