BANDUNG– Piranti pendukung perencanaan ruang berbasis data spasial, Ur-scape akan mulai merambah data pembangunan daerah berbasis jenis kelamin. Hal itu agar pengambilan keputusan pembangunan yang berkaitan dengan isu gender dapat lebih tepat sasaran.
Perlu diketahui, Ur-Scape adalah bagian dari proyek kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan Asian Development Bank (ADB) bernama Future Cities Program. Piranti ini dirancang untuk meningkatkan kualitas keputusan pembangunan dan desain tata kota berbasis data.
Sebelum ini, aplikasi yang telah terhubung dengan Bandung Command Center (BCC) sejak Juli 2018 itu telah mengintegrasikan data-data dari berbagai sektor terkait banyak isu. Seperti data demografi, topologi, kesehatan, hingga penghasilan perkapita. Dengan mengetahui data tersebut, pembangunan kota bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
Kali ini, Pemkot Bandung dan ADB ingin mengerucutkan data berbasis gender. Spesifikasi data tersebut bermanfaat untuk mengaji sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Harapannya, skema ini bisa mengetahui data-data spesifik, seperti sebaran data perempuan kepala keluarga (Pekka), sebaran pekerja perempuan, hingga tingkat kekerasan terhadap perempuan.
Gender Specialist ADB, Riana Puspasari menuturkan, data-data itu juga bisa melihat keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah, partisipasi perempuan dalam politik di wilayah tertentu, dan berbagai aspek lain yang mendukung kesetaraan gender.
“Kita bisa tahu, misalnya, di wilayah mana yang Perempuan Kepala Keluarga-nya lebih banyak. Sehingga kita bisa mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah tersebut, karakteristik warganya. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat didasarkan pada kondisi riil di lapangan,” tuturnya saat beraudiensi dengan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Selasa (13/8).
Atas hal itu, Yana pun segera meminta dinas terkait untuk melengkapi data yang dibutuhkan Ur-scape. Data tersebut berasal dari kewilayahan yang dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM).
“Kita perlu segera lengkapi data yang dibutuhkan sehingga segala keputusan kita untuk pemberdayaan perempuan, dan perlindungan mereka,” ujar Yana.
Dengan data yang sama, lanjut Yana, Pemkot Bandung bisa tahu pemetaan kekuatan perempuan di Kota Bandung. Termasuk lokasi yang masih perlu sentuhan program pemberdayaan perempuan.
